Penanews.id, KALTIM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan dana masyarakat yang ditahan di bank untuk tidak dibelanjakan menembus Rp 690 triliun sepanjang 2022. Untuk itu ia meminta kepada seluruh pemerintah provinsi (Pemprov) di Indonesia agar memerhatikan hal tersebut karena tidak baik bagi roda perekonomian.
“Di tahun 2022 ada angka Rp 690 triliun dana masyarakat yang ditahan dan tidak dibelanjakan, artinya masyarakat ngerem tidak ingin belanja, tidak ingin datang ke restoran, tidak ingin datang ke pasar, tidak ingin datang ke mal, tidak datang ke toko. Belanja tidak, lebih baik disimpan di bank, ini tidak boleh,” kata Jokowi dalam pembukaan Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Ballroom Hotel Novotel, Balikpapan, Kamis (23/2).
“Jangan lagi ada yang mengerem masalah itu ini juga menyangkut belanja konsumsi masyarakat konsumsi rumah tangga, hati-hati mengenai ini kelihatannya sepele tapi jangan sampai Rp 690 triliun itu tetap ngendon ditabung di bank ndak itu nggak baik untuk pertumbuhan ekonomi,” tegas Jokowi dalam pembukaan Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Ballroom Hotel Novotel, Balikpapan, Kamis (23/2).
Jokowi menekankan Pemprov agar terus mendorong masyarakat sehingga belanja bisa sebanyak-banyaknya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena, itu, ia mengingatkan jangan sampai ada yang menahan belanja.
“Kita tahu di 2022 konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga berada di angka 4,93 (persen), dan kita harapkan di 2024 bisa muncul 5,4 persen. Kalau ini terjadi, pertumbuhan ekonomi juga akan otomatis ikut naik,” ujarnya.
Presiden mencontohkan belanja masyarakat yang dianggap kecil namun padahal sebenarnya besar, adalah acara seni dan olahraga. Ia memperkirakan kurang lebih ada 3.000 acara olahraga dan seni di tahun ini.
“Ini bagus untuk ekonomi kita, sehingga kemarin sudah titip ke kapolri, sekarang sudah ketemu gubernur, wakil gubernur dan sekda untuk izin-izin masalah ini jangan ada yang dihambat karena menyangkut belanja masyarakat yang tadi ditahan Rp 690 triliun biar itu keluar,” tuturnya.
Jokowi menyarankan perizinan penyelenggaraan konser dan sepak bola segera keluar, sehingga masyarakat akan mengeluarkan uang untuk makan di warung, PKL, belanja kaus atau acara olahraga.
“Karena problemnya setelah ketemu beberapa EO, problemnya kecepatan kita memberikan izin sangat kurang,” imbuhnya.
EMbe/ kumparan.com
