penanews.id, BANGKALAN – Meski sempat menjadi isu nasional, bahkan memicu prokontra publik di jagat maya berhari-hari. Kementerian Agama tetap merasa perlu mensosialisasikan pembatalan keberangkatan haji dan umroh akibat pandemi langsung ke masyarakat, lewat program Jagong Masalah Umrah (jamaroh).
Sosialisasi ini bekerja sama dengan Komisi VIII DPR dan digelar langsung di daerah pemilihan masing-masing anggota, agar lebih tepat sasaran. Untuk Jamaroh di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menghadirkan Anggota Komisi VIII Hasani Bin Zuber sebagai pembicara serta Kepala Bidang PHU, Kemenag Jawa Timur, M. Nurul Huda.
Melihat beragam pertanyaan yang dilontarkan peserta, Nurul Huda semakin yakin sosialisasi jamaroh ini sangat diperlukan. Sebab, menurut dia, dari beragam pertanyaan yang muncul menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum paham alasan kenapa haji dan umrah harus dibatalkan.
“Ada aparatur negara bertanya dan menurut saya tidak nyambung dengan materi. Itu aparatur loh masih begitu, apalagi masyarakat pada umumnya,” kata Nurul Huda, Rabu (04/11), sesuai sosialisasi.
Yang paling menggelitik Huda adalah pertanyaan yang menyarankan agar pelaksanaan ibadah haji di Indonesia agar lebih baik lagi.
Menurut Huda, pelayanan haji dan umrah di Indonesia adalah yang terbaik bahkan jamaahnya terbanyak di dunia. Salah satu tolak ukurnya adalah murahnya biaya haji.
Di Malaysia, Huda mencontohkan, ongkos haji di angka Rp 57 juta perorang. Sementara di Indonesia hanya Rp 35 juta perorang, itupun masih dapat pengembalian living cost sebesar Rp 6 juta.
“Lama haji itu 40 hari, mestinya satu jamaah bayar 71 juta. Tapi di Indonesia hanya 35 juta dan masih living cost 6 juta. Apakah ini tidak baik?,” ujar Huda.
Umrah Telah Dibuka
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Hasani Bin Zuber menyampaikan sebuah kabar baik bahwa layanan ibadah Umrah telah dibuka kembali sejak 1 November 2020.
Namun pelaksanaan Umrah di masa pandemi ini bakal sangat berbeda karena harus menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Hasani menyontohkan, mereka yang akan berangkat Umrah harus menjalani dua kali karantina dan swap tes yaitu saat berangkat dan begitu tiba di Jeddah.
“Kalau ingin Umrah, harus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Disiplin adalah vaksin covid. Disinilah peran penting KBIHU, ikut mensosialisasikan kebijakan baru ini kepada para jamaahnya,” kata Politikus Demokrat ini.
Mengutip Keputusan Menteri Agama Nomor 719 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ibadah Umrah, ada empat syarat yang harus dipenuhi bila ingin pergi umrah.
Antara lain harus bebas covid 19, tidak punya riwayat penyakit komorbid dan harus menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut atas resiko yang mungkin timbul akibat covid 19.
Menurut Sejumlah informasi, selain syarat di atas. Ketentuan lain Umrah di masa pandemi adalah jamaah hanya boleh melaksankan Umrah satu. Tatacara Umrah pun diatur lewat aplikasi khusus agar pelaksaan umrah tetap menjaga jarak antar jamaah. EMBE
