BANGKALAN– Satu tahun kepemimpinan Lukman Hakim bersama Wakil Bupati Moh. Fauzan Ja’far di Kabupaten Bangkalan memunculkan perdebatan di ruang publik.
Di satu sisi, muncul kritik yang menyebut sejumlah program pemerintah daerah berjalan “amburadul”. Isu ini mencuat setelah evaluasi dari gubernur serta kritik dari salah satu fraksi di DPRD yang menilai kinerja tahun pertama belum menunjukkan hasil signifikan.
Menjawab kritik tersebut, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bangkalan, Nur Hakim menilai tudingan itu tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual di lapangan.
Menurutnya, kinerja pemerintah Bangkalan di bawah kepemimpinan Bupati Lukman Hakim dan Fauzan Ja’far menunjukkan arah pembangunan yang positif, jelas, dan terukur.
“Kalau kita bicara objektif, visi dan misi dalam RPJMD itu sudah mulai dijalankan. Pembangunan memang bertahap, tidak bisa sekaligus,” ujarnya, Senin (23/02/2026).
Anggota Komisi I DPRD Bangkalan itu menyampaikan, dari sektor infrastruktur jalan, berdasarkan data yang ada, pembangunan jalan pada 2023 mencapai 43 kilometer, turun menjadi 24 kilometer pada 2024, dan meningkat kembali menjadi sekitar 54 kilometer pada masa kepemimpinan saat ini.
Meski belum menjawab seluruh persoalan jalan rusak yang jumlahnya ratusan kilometer, angka tersebut dinilai menunjukkan tren perbaikan.
“Memang belum semua tersentuh. Tapi peningkatannya ada. Bahkan tahun 2026 ditargetkan bisa mencapai sekitar 83 kilometer,” kata dia.
Sementara di sektor pendidikan, perbaikan telah dilakukan di 113 unit sekolah dasar dan 77 unit PAUD/TK. Selain itu, bantuan digitalisasi sebanyak 261 unit juga direalisasikan.
“Ini merupakan salah satu upaya untuk memperkuat infrastruktur pendidikan secara bertahap,” katanya.
Sedangkan di sektor kesehatan, pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan dilakukan di sejumlah wilayah seperti Puskesmas Burneh, Tanah Merah, dan Tanjung Bumi, serta penguatan layanan di RSUD Syamrabu.
“Peningkatan ini sebagai bagian dari komitmen memperbaiki akses layanan kesehatan masyarakat yang dilakukan pemerintah Bangkalan saat ini,” tambahnya.
Menanggapi tudingan bahwa program pemerintah berjalan tidak terarah, Nur Hakim menegaskan bahwa tudingan tersebut hanya kepentingan politik salah satu pihak yang tidak terakomodir
“Tidak ada yang amburadul. Pemerintah bekerja untuk seluruh masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Dia juga menambahkan, selain infrastruktur fisik, program penyediaan air bersih menjadi capaian positif lainnya. Pada 2025, distribusi air bersih telah direalisasikan di 13 titik wilayah terdampak kekeringan saat musim kemarau.
“Untuk 2026, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5–10 miliar guna melanjutkan program tersebut,” tambahnya.
Terkait tudingan Bupati Bangkalan mengutak-atik APBD setelah evaluasi Gubernur, Hakim mengatakan, tudingan tersebut hanya asumsi belaka.
“Karena pemerintah sudah melakukan semua rangkaian perencanaan anggaran tersebut, termasuk sudah melalui sidang paripurna,” ucapnya.
Abdi
