Oleh: Amin Mudzakkir
penanews.id – Saya merasa haul Gus Dur kali ini sangat penting sebagai titik untuk merefleksikan ulang posisi dan peranan NU dalam politik. Setelah “ditinggalkan” oleh gerbong kekuasaan Jokowi periode kedua, ada baiknya warga NU menengok kembali kisah Gus Dur, khususnya ketika dia dijatuhkan dari jabatan kepresidenan.
Penerbitan buku Virdika Rizky Utama bisa menjadi awal yang bagus untuk membicarakan hal ini secara lebih akademis.
Satu hal yang jelas adalah tidak ada peta baru dalam politik Indonesia sepanjang dua dekade terakhir. Puncak kekuasaan tetap dipegang oleh para priyayi abangan yang secara cerdik mampu memanfaatkan kepolosan kaum santri.
Islamisasi yang mengharubiru seperti dituliskan secara komprehensif oleh almarhum Merle Ricklefs dalam buku-buku terakhirnya ternyata hanya bergerak di ruang kultural, sementara itu ruang ekonomi tetap dipegang oleh mereka yang sesungguhnya tidak peduli amat dengan agama.
Memang harus diakui ruang kultural bukan berarti tidak mempunyai kekuatan politis, seperti terlihat dalam rangkaian aksi 212 yang fenomenal, tetapi keputusan penting selalu terjadi di detik-detik terakhir di mana ruang ekonomi lebih menentukan.
Kepolosan kaum santri terjadi di kedua sayapnya. Sayap modernis berilusi menyatukan seluruh komponen umat Islam dalam satu gerakan politik yang solid, sedangkan sayap tradisionalis bermimpi menyatukan kaum sarungan dan kaum nasionalis sekuler dalam satu langkah menuju NKRI harga mati.
Memang beberapa kali eksperimen tersebut berhasil diwujudkan pada tahap-tahap awal, tetapi biasanya menemui kegagalan di tahap-tahap akhir ketika jatah-jatah mulai dibagikan.
Meski demikian, kaum santri–khususnya dari kalangan NU–suka berantem di antara mereka sendiri. Kemarin ketika natalan, misalnya, mereka berdebat mengenai makna toleransi: apakah perlu mengikuti misa di gereja atau cukup hanya memberi ucapan selamat secara virtual saja. Perdebatan semacam ini, yang bagus tetapi tidak urgen, akan terus terjadi.
Sejarah hidup Gus Dur yang panjang dan rumit sesungguhnya merefleksikan secara sempurna berbagai dilema yang dihadapi oleh NU dalam politik. Namun apapun itu, Gus Dur dan NU adalah kaum Sunni yang tidak pernah membangkang penguasa yang sah.
Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemanfaatan. Inilah makna dari jargon Gus Dur “yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan” yang sangat populer itu.
*) Penulis adalaha Peneliti LIPI
