Penanews.id, BANGKALAN – Sejumlah pemuda dari Forum Komunikasi Pengusaha dan Pemuda (FKPP) Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, mendatangi kantor redaksi penanews.id, Jumat, 17 September 2021.
Mereka ingin menyampaikan keluhan para nelayan di empat desa tak jauh dari lokasi pengeboran minyak dan gas bumi yang dikelola Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore atau PHE WMO di lepas pantai Kecamatan Sepuluh.
Empat desa itu adalah Desa Maneron, Labuhan dan Desa Sepuluh.
Ketua FKPP Ali Alatas menceritakan pengeboran itu telah berdampak pada kehidupan dan perekonomian nelayan. Nelayan harus beli solar lebih banyak setelah tak diperbolehkan mendekati kawasan ekplorasi.
“Hasil tangkapan ikan juga menurun, jika biasanya 100 kilo, sekarang hanya 50 kilo,” kata Ali Alatas yang juga warga setempat.
Ali tak menampik sejak PHE WMO mengebor di sana telah banyak program lewat CSR yang diberikan setiap tahunnya. Namun, kata dia, program itu tidak berdampak langsung kepada para nelayan.
Soal keluhan ini, DPRD Bangkalan telah memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak yaitu perwakilan nelayan dan PHE WMO di ruang rapat Paripurna, Kamis, 16 September 2021.
Ali Alatas pun turut hadir dalam pertemuan itu, namun ia mengatakan tak puas dengan hasilnya.
“Hasil pertemuan itu belum mengakomodir tuntutan kami,” katanya soal alasan dibalik ketidakpuasannya.
Ali memastikan FKPP akan terus mengupayakan agar PHE WMO melaksanakan tanggung jawab sosialnya.
“Kami akan gelar demo besar besaran. Biar masyarakat tahu bahwa PHE WMO hanya klaim telah mensejahterakan masyarakat sekitar pengeboran,” katanya kepada penanews.id.
Soal keluhan ini, PHE WMO menyatakan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan program tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) yang dilucurkan selama ini telah membantu upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bangkalan, Madura, khususnya di sekitar wilayah pesisir utara.
Hal ini dikemukakan General Manager (GM) Zona 11 Regional 4 Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina – Muhammad Arifin, dalam pertemuan dengan DPRD Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, di gedung parlemen, Kamis (16/9/2021).
“Selama ini kami sudah melaksanakan program CSR di Kecamatan Klampis, Kecamatan Sepulu, dan Kecamatan Tanjungbumi. Berangkat dari permasalahan yang ada di masyarakat dan hasil sosial mapping kami menggagas beberapa program pemberdayaan masyarakat. Intinya kami ingin keberadaan perusahaan harus bermanfaat dan memiliki multiplier effect bagi masyarakat sekitar. Kami memadukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan pelestarian lingkungan,” kata Arifin.
Sementara itu, Kepala Departemen Humas SKK Migas Jabanusa Indra Zulkarnaen menambahkan di tahun 2021 ada 12 program yang telah dan akan dilaksanakan di tahun 2021.
“Program pemberdayaan masyarakat dari KKKS harus berupa program/kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat terdampak dari sekitar daerah operasi KKKS, dan program/kegiatan PPM harus ada kesepakatan dengan Pemkab Bangkalan,” katanya.
Indra menyarankan agar aspirasi atau usulan PPM dari masyarakat bisa diusulkan melalui Musrenbang Pemkab Bangkalan.
Komisi C yang memfasilitasi pertemuan itu, mendukung keberadaan PHE WMO dengan catatan.
“Asalkan masyarakat terdampak ini tidak dibikin resah, harus ada solusi dan komunikasi ke depan agar aspirasi yang dibawa dari masyarakat nelayan bisa terakomodir, misalkan bantuan kepada siapa, kalau ke yayasan ke yayasan yang mana. Harus ada komitmen agar ke depan lebih baik lagi,” kata Wakil Ketua Komisi C, Suyitno.
KMS
