Penanews.id, BANGKALAN- Keritikan disampaikan oleh DPRD Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur kepada pihak eksekutif setempat dalam rapat paripurna pemandangan fraksi- fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020.
Kritikan itu diantaranya datang dari Fraksi Hati Nurani.. Dalam pandangan umumnya, fraksi tersebut menyebut Kabupaten Bangkalan masih tergantung terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat.
“Pendapatan daerah Bangkalan sangat tergantung terhadap dana perimbangan. Capaiannya 2020 masih 61,38 persen. PAD masih kecil, dampaknya terhadap PAD 2021 prosentasenya terhadap anggaran 2021 hanya, 70,39 persen. Ini menunjukkan fiskal Bangkalan belum mandiri,” ujar juru bicara fraksi Hati Nurani Rakyat, H. Musawir. Senin, 14 Juni 2021.
Tak hanya itu fraksi hati nurani juga menyoroti tidak efektifnya belanja daerah APBD 2020. Kata Musawir, Jubir fraksi tersebut mengatakan, realisasi belanja daerah mencapai 95, 35 persen dari target.
Sementara itu, Belanja tidak langsung tidak efektif, realisaisnya 94, 65 persen dari target.
Belanja langsung tidak efektif, realisasinya 96,69 persen dari target. Dominasi belanja langsung dan belanja pegawai pada periode anggaeab2020, belanja langsung pencapai 61, 8 persen, sementara belanja pegawai mencapai 50, 3 persen.
“Kami menilai belanja daerah banyak dihabiskan untuk kegiatan yang manfaatnya untuk jangka pendek. Kedua, banyak digunakan untuk gaji pegawai,” ujar dia.
Oleh sebab itu, lanjut H. Musawir, Belanja APBD 2021 bisa disimpulkan tidak dikelola dengan efektif, proporsional, dan patut. Hal ini kata dia, bertentangan dengan UU Nomor 71 tahun 2003 pasal 3, UU 23 Tahun 2014 pasal 283, PP No 12 tahun 2019 pasal 3 ayat 1, dan Permendagri 33 tahun 2019.
Lebih lanjut, terkait silpa dan pembiayaan 2020 sejumlah Rp 129. 171.93.2,00, jumlahnya cukup besar. Besarnya ini menunjukan permintah dalam pembangunan dan pelayanan publik realisaisnya tidak efeketif.
“Pembiayaan APBD 2020 inj bisa dinilai idak dikelola dengan efektif,” tegas dia.
Menanggapi semua itu, Wakil Bupati Bangkalan Mohni mengaku menerima catatan dan masukan Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Bangkalan atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.
Menurut Mohni, setiap kritik dan saran yang telah disampaikan melalui PU Fraksi nantinya akan ditindaklanjuti sesuai dengan OPD masing-masing.
“Hal-hal yang menjadi masukan dan kritik yang sifatnya membangun tentu akan kita tindaklanjuti,” ujarnya.
Menyikapi kritik yang diungkapkan oleh Fraksi Keadilan Hati Nurani soal Pemkab masih bergantung kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat, pihaknya mengungkapkan butuh proses yang cukup lama untuk menjadi daerah mandiri.
“Kita akui itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita hanya 200 M, dan kita masih harus bergantung pada Dana Perimbangan,” tutupnya.
Abdi
