Penanews.id, BANGKALAN- Keputusan Pemkab Bangkalan meniadakan Pilkades serentak tahap II 2022 dikritik kalangan mahasiswa. Apalagi dengan alasan kekurangan dana.
Aktivis PMII, Imam Syafi’i, menilai penundaan itu menunjukkan pemkab tidak serius untuk menggelar pilkades.
Dengan pengalaman telah beberapa kali menggelar pilkades, mestinya kekurangan anggaran itu tak perlu terjadi karena pemkab telah bisa menghitung estimasi anggaran yang dibutuhkan.
“Ini bukan pilkades serentak pertama, maka menjadi aneh sampai kurang anggaran. Inilah indikasi bahwa pemerintah tidak serius untuk melaksanakan pilkades,” Kata dia, Jumat 11 Maret 2022.
Menurut Imam, jika pemerintah serius untuk melaksanakan pilkades maka pengajuan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.
” jika serius maka anggaran akan dianggarkan yang cukup guna melaksanakan pilkades,” Tegas dia.
Sebab itu, dia menyayangkan penundaan pilkades karena akan berdampak buruk terhadap alam demokrasi di Bangkalan. Dan membuat kecewa masyarakat.
“Padahal jelas di undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa. Bahwa masa periode kades itu 6 tahun. Maka seharusnya pilkades digelar tahun 2022 ini,” Ujar dia
SAE
