Penanews.id,Bangkalan- Persoalan yang disuarakan Forum Komunikasi Mahasiswa Geger (FKMG) beberapa hari lalu di Kantor Dinas Pendidikan dan DPRD Bangkalan melalui aksi demonstrasi terus mengelinding.
Pada waktu itu, FKMG menyoal bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang disinyalir tidak direalisasikan oleh sejumlah kepala sekolah dan terkesan ada konkalikong dengan Koordinator Wilayah (Korwil).
Dalam aksinya, FKMG mendesak disdik memecat Oknum Kepala Sekolah dan Korwil. Selain itu, massa aksi juga meminta Korwil dibubarkan karena dinilai tidak ada gunanya.
Hari ini, Kamis (19/03/2020) Komisi D DPRD Bangkalan memanggil sejumlah pihak untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sejumlah pihak yang dipanggil adalah Kepala sekolah, korwil bidang pendidikan, FKMG, Bank BRI hingga Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.
Ketua Komisi D, Nur Hasan menyampaikan, kepala sekola dan korwil harus lebih intens menjalin komunikasi dengan dinas pendidikan terutama yang sifatnya intruksi dan edaran.
“Jadi jangan sampai sampai putus komunikasi, intruksi yang sifatnya mendidik atau pembinaan harus dilakukan dengan cara yang taat terhadap asas, jangan sampai korwil tidak menindaklanjuti kepada sekolah,” ujarnya.
Selain itu, Nur Hasan juga mengatakan bahwa benang merah dari carut-marut pendidikan di Geger itu adalah kurangnya keterbukaan dari kepala sekolah, terutama dalam pengelolaan dana pendidikan.
“Kepala sekolah kurang terbuka terkait pengelolaan dana pendidikan, seandainya kepala sekolah mau terbuka, mensosialisasikan apa PIP itu dan berapa nominalnya serta melibatkan siswa dan walinya, masalah ini tidak akan sampai terjadi,” ungkapnya.
Tak hanya itu, pria kelahiran Kecamatan Galis itu juga menginginkan, dalam pengelolaan dan pencairan dana pendidikan khususnya dana PIP tidak lagi menggunakan surat kuasa, agar potensi adanya penyelewengan itu bisa dikurangi atau bahkan bisa ditiadakan.
“Kami ingin mengurangi pemakaian surat kuasa, apalagi dikuasakan kepada kepala sekolah,” ucap dia.
Sementara itu, Ketua FKMG, Mohammad Hariyanto menyampaikan, pihaknya tetap berkomitmen dengan tuntutannya agar oknum kepala sekolah dan korwil di Geger dipecat, meskipun pada dasarnya dia menerima hasil hearing tersebut.
“Kami terima hasil ini, karena sudah mulai terlihat yang mana yang tidak kompeten, namun tuntutan kami tetap, usir pemerkosa pendidikan di Geger,” kata dia.
Hariyanto juga mengaku, pihaknya tidak hanya terfokus terhadap masalah penyelewengan dana PIP saja, karena di Geger banyak persoalan pendidikan lain yang masih perlu diperbaiki.
“Sebenarnya banyak permasalahan, seperti dana BOS dan sarana prasarana, kami akan terus mengawal itu,” lanjut dia.
Sedangkan Kepala disdik Bangkalan, Bambang Budi Mustika mengaku, pihaknya sudah menyampaikan perihal tuntutan itu kepada Bupati, dan Bupati sudah mengintruksikan agar masalah itu segera diselesaikan.
“Kami sudah sampaikan ke pak Bupati, dan atas perintah Bupati akan kami tindaklanjuti permasalahan ini, karena kami sangat berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan di Bangkalan,” kata dia.
Dia juga mengaku akan segera membentuk tim dengan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang bersangkutan dan menentukan sanksi apa yang akan diberikan.
“Tadi kepala sekolah sudah bersedia mengembalikan dananya, kita akan berkoordinasi dengan inspektorat terkait sanksi apa yang akan diberikan kalau dananya sudah dikembalikan,” pungkasnya.(Abdi)
