Penanews.id,Bangkalan- Aksi demonstrasi berlangsung di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur hari ini, Kamis (06/02/2020). Kali ini, pendemo datang dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR).
Aksi DKR itu berpusat di kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan. Mereka mempersoalkan penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) sebanyak 42 ribu lebih.
Muhyi selaku Korlap aksi menyampaikan, penonaktifan PBID yang dilakukan sepihak oleh Dinkes dinilai membuat resah dan merugikan pasyarakat. Sebab, tanpa ada sosialisasi tiba- tiba sudah tidak berfungsi.
“Pemerintah ini sudah ngawur, buta dan tuli terhadap masyarakat miskin. Kami datang meminta hak- hak mereka dikembalikan,” teriaknya melalui pengeras suara.
Selain itu pendemo juga menyinggung BPJS. Menurut mereka, kenaikan BPJS jangan dijadikan alasan untuk menonaktifkan PBID.
“Jangan macam- macam dengan rakyat kecil, kembalikan hak masyarakat kecil untuk berobat,” pintanya.
Tak hanya itu, pendemo juga meminta pihak Dinkes untuk segera mencari jalan keluarnya untuk 42 ribu penerima BPID yang di Nonaktifkan agar dapat diaktifkan kembali.
“Jangan diam. Kasihan kami ini rakyat kecil pak, bapak digaji dari uang rakyat, bapak harus mencarikan solusi,” pintanya.
Menanggapi desakan itu, Plt Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan Sudiyo
berjanji akan merealisasikan apa yang dijadikan tuntutan pendemo.
“Kami akan melakukan Verifikasi dan Validasi. Tolong kami beri waktu. Penonaktifan ini hanya sementara,” ujarnya.
Terkait masyarakat yang mengalami sakit kritis, pihaknya lanjut Sudiyo, meminta warga agar mendaftarkan kepada dinkes.
“Kalau ada pasien yang urgen saat ini ajukan ke dinkes dan saya langsung aktifkan kembali,” tandasnya.
Saat melakukan demonstrasi di Pemkab Bangkalan, tuntutan DKR tidak jauh beda dengan apa yang disuarakan di Dinkes.
“Bupati jangan biarkan rakyatnya menderita, jangan biarkan hak rakyatnya dirampas,” teriak massa aksi.
Namun, aspirasi DKR di Pemkab Bangkalan tak dapat didengar langsung oleh Bupati R. Abdul Latif Amin Imron. Karena, yang menerima pendemo adalah asisten pemerintahan dan pembangunan Moh. Fahri.
Dalam kesempatan itu, Fahri berjanji akan menyampaikan semua aspirasi DKR kepada Bupati Bangkalan.
“Apa yang menjadi tuntutan atau desakan temen- temen massa aksi akan kami sampaikan ke Bupati,” ujarnya.(Abdi)
