• Redaksi
  • Pedoman
  • Hubungi
  • Karir
  • Iklan
  • Policy
  • Disclaimer
Sabtu, 23 September 2023
Penanews.id
  • Nasional
  • Nusantara
  • Madura
  • Jatim
  • Wisata & Kuliner
  • Olahraga
  • Tekno
  • Ekonomi
  • Opini
  • Jepret
Tidak ditemukan
Lihat Semua
  • Nasional
  • Nusantara
  • Madura
  • Jatim
  • Wisata & Kuliner
  • Olahraga
  • Tekno
  • Ekonomi
  • Opini
  • Jepret
Tidak ditemukan
Lihat Semua
Penanews.id
Tidak ditemukan
Lihat Semua
Beranda Nusantara

Data MPR: 826 Pasutri Bercerai karena Pilkada Langsung

  • Jumat, 22 November 2019 17:40
FacebookTwitterWhatsApp
Ketua MPR Bambang Soesatyo (liputan6.com)

penanews.id, TANJUNGPINANG – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mengatakan pelakasanaan pilkada langsung di Indonesia menyebabkan 826 pasangan suami istri (pasutri) bercerai terutama di daerah Jawa.

“Data terakhir itu ada 826 pasutri bercerai gara-gara pilihan berbeda,” kata Bambang di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat, 22 November 2019,

Baca Juga:

Mendagri Tito Karnavian dan Pilkada Asimetris

Mengenal Pilkada Asimetris yang Diusulkan Mendagri

Dikutip dari tempo.co, Menurut Bamsoet Pilkada langsung juga menimbulkan terjadinya gesekan akar rumput, perpecahan, hingga perang antarsuku dan antarkampung. Bahkan orangtua bertikai dengan anak terjadi akibat pilkada langsung.

Dampak lainnya dari pilkada langsung yang selama ini dipertahankan ialah sistem demokrasi Indonesia menjadi terjebak dengan angka-angka. Anggota DPR dan DPRD yang masuk ke parlemen pun bukan lagi membawa aspirasi rakyat, tetapi bermain dengan angka-angka.

Begitu pula dengan kepala daerah, seperti gubernur, bupati dan wali kota. Politikus Golkar itu mengaku tidak begitu yakin jika mereka bekerja untuk rakyat setelah terpilih. Karena biaya politik yang tinggi dan tak masuk akal.

“Sehingga anggota DPR, DPRD dan kepala daerah akan berpikir bagaimana uang kampanye balik lagi ke kantong pribadi dibanding fokus memikirkan rakyatnya,” kata Bambang.

MPR tengahmengevaluasi pilkada langsung untuk melihat apakah lebih banyak manfaat atau mudaratnya. Jika memang lebih banyak mudaratnya, perlu dievaluasi secara serius melalui Undang-Undang Pemilu.

Bambang menyarankan pilkada melalui DPRD untuk menekan gesekan dan kasus korupsi kepala daerah.

Tags: Evaluasi pilkada langsungKetua MPR BamsoetPilkada asimetris
11
Dilihat
FacebookTwitterWhatsApp

Berita Terkait

Mahfud MD: Al Zaytun Adalah Bekas Wilayah NII Komandemen 9

2 bulan yang lalu
22
Anggota MPR RI, Ra Ibong: Indonesia butuh Content Creator yang paham Pancasila

Anggota MPR RI, Ra Ibong: Indonesia butuh Content Creator yang paham Pancasila

3 bulan yang lalu
23
Cawapres Anies Baswedan dari Internal Koalisi

Cawapres Anies Baswedan dari Internal Koalisi

5 bulan yang lalu
48
Cerita Pedagang Beras Jadi Korban Dugaan Rekayasa Kasus Ekstasi

Cerita Pedagang Beras Jadi Korban Dugaan Rekayasa Kasus Ekstasi

5 bulan yang lalu
78
PPP Resmi Usung Ganjar Pranowo sebagai Capres

PPP Resmi Usung Ganjar Pranowo sebagai Capres

5 bulan yang lalu
20
Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ganjar 30 Persen, Anies dan Prabowo?

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ganjar 30 Persen, Anies dan Prabowo?

6 bulan yang lalu
27
Berikutnya
Masinton dan Twitternya: Sentil Enam Proyek Rp 899,5 miliar di Kejagung

Masinton dan Twitternya: Sentil Enam Proyek Rp 899,5 miliar di Kejagung

  • Redaksi
  • Pedoman
  • Hubungi
  • Karir
  • Iklan
  • Policy
  • Disclaimer

© 2019 @Penanews.id All Rights Reserved

  • Nasional
  • Nusantara
  • Madura
  • Jatim
  • Wisata & Kuliner
  • Olahraga
  • Tekno
  • Ekonomi
  • Opini
  • Jepret

© 2021 Penanews.id All right reserved.