penanews.id, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani resah, karena porsi belanja APBD di semua daerah timpang.
Kata dia, 70 persen APBD digunakan untuk keperluan PNS. Baru 30 persen sisanya buat keperluan masyarakat.
Jika total APBD Rp 1 triliun, maka Rp 700 miliar dihabiskan untuk kebutuhan PNS. Sisanya Rp 300 miliar untuk masyarakat.
Menurut Sri Mulyani, porsi ini keliru. Porsi yang benar mestinya terbalik. 70 persen mestinya untuk keperluan masyarakat, sisanya baru untuk PNS.
Bahkan, kata Sri Mulyani, dari 70 persen kebutuhan PNS itu, sebanyak 13,4 persen APBD habis untuk perjalanan dinas para PNS. Lalu 17,5 persen digunakan untuk belanja jasa kantor. Dan 36 persen habis untuk membayar gaji PNS.
“Tolong untuk perjalanan dinas untuk sosialisasi satu kali setahun saja,” usul Sri Mulyani.
Pemerintah pusat, kata Sri, juga akan lebih efesien. Presiden sudah meminta antar kementrian agar berkoordinasi.
“Jangan hari ini Menteri Keuangan ngundang sosialiasi, besok Menkes sosialisais, bulan depan Menteri Pendidikan lain lagi, sehingga bapak ibu, memang wara-wiri,” ujarnya.
Sumber: detik.com
