Penanews.id, BANGKALAN- Anggota Komisi XII DPR RI, Hasani bin Zuber, meninjau langsung operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kamal di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (24/2/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar, khususnya dalam aspek kualitas gizi, kebersihan, dan distribusi makanan.
Dalam kunjungan tersebut, Hasani didampingi oleh Bupati Bangkalan, Lukman Hakim. Keduanya melihat langsung proses pengolahan makanan, sistem penyimpanan bahan baku, hingga mekanisme pendistribusian kepada penerima manfaat.
Hasani bin Zuber menyampaikan apresiasinya kepada seluruh tim dapur yang telah bekerja menjaga mutu layanan.
“Program pemenuhan gizi ini sangat strategis. Saya ingin memastikan bahwa prosesnya berjalan baik, higienis, dan sesuai standar. Dari hasil peninjauan, saya melihat tim dapur bekerja dengan penuh tanggung jawab,” ujar Hasani.
Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kita ingin program ini tepat sasaran dan berdampak nyata. Pengawasan dan evaluasi harus terus dilakukan agar kualitas tetap terjaga,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Lukman Hakim menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk terus mendukung kelancaran operasional dapur SPPG.
“Kami di daerah siap mendukung penuh, baik dari sisi koordinasi, fasilitas, maupun pengawasan. Harapannya, layanan pemenuhan gizi ini dapat membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Bangkalan,” kata Lukman.
Lukman Hakim juga mengungkapkan adanya temuan terkait distribusi dapur di salah satu kecamatan, di mana jumlah dapur yang sudah ada ditambah dengan rencana pembangunan dapur baru dinilai melebihi kebutuhan berdasarkan jumlah siswa penerima manfaat di wilayah tersebut.
“Dari data yang kami himpun, terdapat satu kecamatan di mana jumlah dapur lama dan rencana dapur baru jika digabungkan justru melebihi jumlah siswa yang ada. Ini tentu perlu kita tata ulang agar lebih proporsional dan efisien,” jelas Lukman.
Ia menegaskan bahwa penataan ulang diperlukan agar program berjalan efektif, tidak terjadi penumpukan fasilitas di satu titik, serta tetap memperhatikan pemerataan layanan di kecamatan lain yang mungkin masih membutuhkan tambahan dapur.
“Kami akan melakukan sinkronisasi data bersama pihak terkait agar perencanaan pembangunan dapur benar-benar berbasis kebutuhan riil di lapangan. Tujuannya agar anggaran tepat guna, distribusi merata, dan pelayanan kepada siswa tetap optimal,” tegasnya.
EMbe
