Penanews.id, BANGKALAN- Fraksi Keadilan Hati Nurani DPRD Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur menilai, program pembangunan dan pelayanan publik Pemkab Bangkalan tahun anggaran (TA) 2021 realisasinya kurang efektif.
Hal ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi Keadilan Hati Nurani, H. Musawir, saat menyampaikan pandangan fraksinya terhadap Nota Pengantar Raperda Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021.
“Silpa dalam pembiayaan TA 2021 sebesar 193 miliar jumlahnya masih cukup besar,” kata dia. Rabu, 22 Juni 2021.
Pasca rapat paripurna, sejumlah wartawan meminta penjelasan soal pernyataan tersebut kepada juru bicara Fraksi Keadilan Hati Nurani Rakyat. H. Musawir bilang, adanya SILPA TA 2021 yang cukup besar, maka perencanaan awal program Pemda perlu dipertanyakan.
Menurut H. Musawir, penggunaan anggaran diawali dengan perencanaan yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga Kabupaten.
“Setelah musrembang kab, dilakukan perencanaan oleh Bappeda, bagaimana anggaran bisa terlaksana sesuai kebutuhan di tahun berikutnya,” terang dia.
Ketika realisasi anggaran masih meyisakan SILPA Rp 193 miliar dari total APBD TA 2021, maka, lanjut H. Musawir, pembahasan tahun selanjutnya harus lebih dimatangkan lagi.
“Tahun 2020 berarti perancanaannya kurang matang, mungkin tidak ada analisis atau apa,” ujar dia.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu bilang, adanya SILPA 193 miliar itu nantinya menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan, khususnya soal rencana pembangunan yang dirancang Bappeda.
“SILPa 2021 menyangkut keseluruhan dari semua OPD, jadi satu ketemu segitu. Itu ada di Bappeda yang perencanaan kurang, semua ada di Bappeda,” tutur dia.
Sementara, lanjut H. Musawir, banyak jalan kabupaten mengalami rusak parah yang tak kunjung diperbaiki. Ia pun bertanya tanya letak kesalahan rencana program pembangunan, sementara SILPA TA 2021 nominalnya lumayan fantastis.
“Ini dimana yang salah. Seandainya perencanaan betul matang, sisa anggaran itu bisa dimanfaatkan perbaikan jalan kabupaten yang parah. Ini luar biasa, salahnya dimana, kita urai pembahasan selanjutnya,” cetus dia.
Sementara itu, Wakil Bupati Bangkalan, Mohni, ketika dimintai tanggapan soal pandangan umum Fraksi Keadilan Hati Nurani mengatakan, pihaknya akan melihat kembali apa yang disampaikan Fraksi Keadilan Hati Nurani DPRD Bangkalan atas keberadaan SILPA senilai Rp 193 miliar.
“Sebelum memberikan hak jawab, kami akan melihat kembali sejauh apa. Mudah-mudahan sama-sama dalam koridor yang benar,” tandas Wabup Mohni.
Abdi
