Penanews.id, BANGKALAN- Ultimatum datang dari KH. Imron Abdul Fatah terhadap Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
Penyebabnya adalah, ATR/BPN diduga mempersulit urusan sertifikat tanah milik PT. Galangan Samudera Madura (PT. GSM) di Desa Sembilangan. Terhitung 2 tahun sejak berkas diajukan, namun sertifkat itu hingga kini tak kunjung jadi
Ra Imron sapaan lekatnya mengatakan, BPN Kabupaten Bangkalan tidak becus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Meski pemohon sudah bersabar menunggu terbitnya sertifikat, yang didapat malah ketidakpastian .
“PT. GSM merupakan Investor yang akan mendongkrak kemajuan ekonomi di Bangkalan. Jangan sampai ada yang mempersulit PT. GSM untuk merealisasikan investasinya. Termasuk BPN Bangkalan. Kami nilai pekerjaan BPN tak becus,” ujar dia.
Kamis, 27 Januari 2022.
Menurut Ra Imron Fatah, Presiden Jokowi telah mengingatkan bahwa untuk kepengurusan sertifikat itu adalah hak masyarakat. Karena itu, tegas dia, jangan sampai perlambat prosesnya.
“Kami mengkritisi BPN Bangkalan disini sebagai bagian dari upaya pengawalan investasi. Ini (pandemi Covid-19) masa sulit bagi seluruh pihak, baik itu pemilik modal ataupun pemerintah. Jadi marilah BPN Bangkalan berbenah. Jangan selalu mempersulit,” ungkapnya.
Faktor kecepatan keluarnya sertifikat PT. GSM ini juga menjadi ajang pembuktian bahwa BPN mampu bekerja dengan cepat. Namun kenyaataannya sebaliknya. Malah BPN selalu mempersulit.
“Dari kelengkapan administrasi PT. GSM sudah lengkap. Serta surat dari kementrian kelautan dan perikanan sudah turun dan sudah diserahkan kepada BPN Bangkalan. BPN minta tanah PT. GSM untuk diuruk, sudah dilakukan oleh perusahaan. Tetapi BPN Bangkalan sampai sejauh ini masih mempersulit. Kalau itu bisa dipermudah kenapa harus dipersulit,” jelasnya.
Ra Imron mengancam bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran ke kantor BPN Bangkalan jika proses penerbitan sertifikat PT. GSM tak kunjung selesai.
“Ini semua kami lakukan demi mengawal investasi di Bangkalan agar ada peningkatan ekonomi yang lebih maju. Jangan lagi ada yang berbelit-berbelit. Yang gampang dimudahkan, yang mudah dicepatkan, jangan diruwetkan,” tutup dia.
Abdi
