Penanews.id, JAKARTA– Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini cerita banyak menerima komplain yang menyebut bahwa penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran.
Risma mengatakan komplain tersebut mengungkap bahwa banyak keluarga kepala desa, hingga lurah yang menerima PKH.
Hal itu dikarenakan saat ini data penerima bansos ada di masing-masing pemerintah daerah (pemda).
“UU data (penerima manfaat) itu ada di pemda, kemudian pemda meminta ke desa atau kelurahan. Kami banyak dikomplain karena itu keluarganya kepala desa, lurah dan sebagainya,” katanya dalam webinar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dikutip dari detik.com, Selasa (15/6/2021).
Untuk memperbaiki tata kelola dan penerima PKH itu langkah yang diambil Risma adalah memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). saat ini progresnya sudah mencapai 90%.
“Saat ini pembenahan data sudah 90%. Kami saat ini sedang melakukan pemetaan-pemetaan karena di dalam PKH unsurnya sangat beragam misalnya ada anggota yang disabilitas maka akan mempengaruhi penerimaan-penerimaan,” tuturnya.
Risma menyebut nantinya data penerima bansos akan mudah terdeteksi, lebih transparan dan mudah dipantau oleh siapa saja.
“Oleh karena itu nanti ke depan usulan itu akan kami buka mulai dari desa, kelurahan, RT, RW itu akan bisa dipantau oleh siapa saja,” tandasnya.
EMBE
