Penanews.id, JAKARTA – Setelah hasil KLB Sibolangit ditolok Kementerian Hukum dan HAM, mereka yang terlibat KLB terus membuat pernyataan blunder. Salah satunya mendesak agar Partai Demokrat meminta maaf kepada Presiden.
Kepala Bidang Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra tak habis pikir dengan desakan yang juga sempat dilontarkan Relawan Jokowi itu.
Menurut dia, Moeldoko CS lah yang mestinya minta maaf kepada rakyat dan Presiden karena dua hal. Pertama, mereka telah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong yang syarat fitnah.
Selama dua bulan ini, kata dia, mereka hanya mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan.
Alasan Kedua, Herzaky melanjutkan, KLB ilegal Sibolangit terbukti hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia.
“Andai mereka tidak memaksakan diri. Pasti para pejabat Kemenkumham bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat. Nyatanya, waktu mereka jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka,” ungkap dia.
Menurut Herzaky, sebagai KSP, Moeldoko seharusnya fokus pada tugasnya membantu presiden dengan insten dan serius. Bukana Malah kemudian sibuk dengan ambisi pribadi.
“Presiden saja benar-benar totalitas berusaha menyelesaikan masalah pandemi dan ekonomi saat ini, maupun berbagai permasalahan bangsa lainnya. Ini ada orang dekatnya, malah sibuk bermain di luar,” kata dia.
Herzaky pun meluruskan tentang narasi dan tudingan yang seolah Partai Demokrat menyatakan ada keterlibatan Presiden dalam KLB.
Sebaliknya, kata dia, “Yang kami sampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Bapak Presiden. Silahkan dicek di jejak digital pernyataan Ketum PD AHY, Sekjen PD Teuku Riefky Harsya, maupun saya selalu Kepala Badan Komunikasi Strategis merangkap Koordinator Jubir dan Jubir resmi Partai Demokrat terkait ini,” terang dia.
EMBE
