
Penanews.id, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung perombakan kabinet atau reshuffle dalam pidatonya saat rapat kabinet paripurna di Istana Negara, 18 Juni lalu. Ia menyatakan tak segan mengambil langkah ini demi menyelamatkan Indonesia dari krisis akibat pandemi virus corona.
“Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa reshuffle, sudah kepikiran ke mana-mana saya,” kata Jokowi seperti dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6).
Jokowi pun menyatakan siap mempertaruhkan reputasi politiknya ketika harus merombak kabinetnya. Ia menyatakan yang terpenting saat ini adalah penanganan luar biasa atas krisis cepat terlaksana dan rakyat bisa merasakan dampaknya.
Rencana perombakan kabinet terlontar dari mulut Jokowi setelah menyoroti kinerja menteri-menterinya yang menurutnya “tidak ada progres signifikan”. Ada tiga hal yang mejadi sorotan utamanya, yakni penanganan kesehatan, bantuan sosial ke masyarkat, dan stimulus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju baru bekerja lebih kurang delapan bulan sejak dilantik pada 23 Oktober 2019. Susunan kabinet Jokowi diisi menteri-menteri dari empat partai pengusung utamanya di Pilpres 2019 plus Gerindra yang menyusul masuk koalisi dan kalangan profesional. Total terdapat 34 menteri.
PDIP sebagai partai pengusung utama Jokowi pada pilpres 2019 menilai wajar ancaman reshuffle kabinet. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai ancaman tersebut diutarakan presiden lantaran ada beberapa pihak yang cenderung mencari aman selama penanganan corona. Namun ia tak menjelaskan lebih jauh pihak yang mencari aman tersebut.
“Karena itulah setiap jajaran kabinet seharusnya memiliki sense of crisis, berani mengambil tanggung jawab melalui kebijakan terobosan untuk membantu rakyat. Bahkan dengan keluarnya Perppu menunjukkan adanya hal ikhwal kegentingan yang memaksa,” kata Hasto dalam keterangan resmi yang diterima Katadata.c0.id, Senin (29/6).
Hasto pun menyatakan PDIP akan meminta seluruh menterinya yang kini menjabat untuk bekerja lebih keras dan menjaga kekompakan kerja di dalam kabinet. Hal ini agar masalah krisis covid-19 segera terselesaikan.
“Kita menunggu aksi para menteri melalui berbagai program kerakyatan yang nyata dan berdampak luas bagi masyarakat,” kata dia.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendapatkan kursi Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, Menaker, dan Menteri Perdagangan menyatakan tak masalah jika memang reshuffle dilakukan sesuai dengan kebutuhan kerja Jokowi mengendalikan virus corona, bukan berdasarkan desakan pihak tertentu yang ingin masuk ke kabinet.
“Kalau bicara kemungkinan (desakan pihak tertentu), pasti ada. Apalagi kita tahu kekuasaan dan kursi jabatan itu legit,” kata Ketua DPP PKB, Yaqut Cholil Qoumas kepada Katadata.co.id, Senin (29/6).
Yaqut pun yakin menteri-menteri dari PKB tak akan dicongkel dari kabinet. Hal ini karena orang-orang yang didelegasikan menjadi menteri adalah kader terbaik dan sesuai dengan kompetensinya. Kinerja mereka selama ini pun menurutnya baik. “Presiden pasti tahu dan bisa menilai,” kata dia.
Saat disinggung perihal Jokowi yang menyoroti kurang maksimalnya pemberian bantuan sosial ke masyarakat, Yaqut yakin Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Halim Iskandar yang juga bertanggung jawab melakukan kebijakan ini akan aman. Lagi pula, menurutnya, Jokowi tak menyebut penyaluran bantuan sosial buruk, melainkan lumayan.
“Saya juga dapat laporan dari daerah, sejauh ini bansos yang disalurkan pemerintah oke dan on the track. Soal ada satu dua yang bermasalah, masih dalam batas kewajaran mengingat yang diurus juga jutaan warga,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR ini.
Nasdem yang juga mendapat tiga kursi menteri tak yakin Jokowi akan merombak kabinetnya dalam waktu dekat. Hal ini karena, seperti dikatakan Ketua DPP Nasdem Teuku Taufiqulhadi, belum ada ukuran pasti bagi presiden untuk mengukur performa para menterinya mengingat masa kerja yang masih singkat.
“Tentu saja presiden akan mengarahkan menteri-menterinya yang belum firm dan akan mendorong yang berpengalaman berlari lebih kencang,” kata dia kepada Katadata.co.id.
Meski begtiu, Taufiqulhadi menyatakan dapat memahami alasan Jokowi sampai berniat merombak kabinetnya. Hal ini karena memang penanganan virus corona harus dilakukan secara cepat dan agar para menterinya lebih termotivasi bekerja.
Terkait kemungkinan Menkes Terawan dicopot lantaran Jokowi menyoroti penyerapan anggaran kesehatan covid-19 yang rendah, Taufiqulhadi tak mau berspekulasi. Ia hanya menyatakan bahwa ukuran kegagalan menteri adalah ketika tidak bisa bekerja sama dan tidak mau mendengar masukan dari orang lain.
“Selama itu tidak ada dan tidak terjadi, maka belum bisa kita sebut gagal,” kata Taufiqulhadi.
Taufiqulhadi pun yakin seluruh menteri dari partainya akan aman. Sebab, menurutnya, mereka telah bekerja sesuai dengan koridor dan arahan Jokowi. Terutama dalam mendukung kinerja penyelesaian krisis kesehatan yang terjadi saat ini. “Tidak ada menteri Nasdem yang egosektoral,” katanya.
Golkar yang memiliki empat kursi menteri sama yakinnya dengan Nasdem bahwa tak ada satupun dari mereka bakal dicopot. Partai berlambang beringi ini pun menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi keputusan reshuffle.
“Saya tahu persis menteri-menteri Golkar sudah bekerja dengan baik,” kata Ketua DPP Golkar Dave Laksono kepada Katadata.co.id.
Dave mencontohkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai yang telah bekerja dengan baik. Menurutnya, kebijakan Agus menggenjot permintaan barang dalam negeri adalah langkah efektif dalam menjaga industri domestik tak kolaps.
Hal ini selaras dengan perintah Jokowi untuk menyelamatkan usaha dalam negeri, khususnya UMKM.
“Ini tinggal didukung saja oleh kementerian dan lembaga lain. Belanjanya harus diarahkan ke barang dalam negeri. Jangan dipersulit,” kata Dave.
Sementara Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono menyatakan, “kalau reshuffle demi perbaikan kinerja sangat layak dipertimbangkan.” Ia pun yakin Prabowo Subianto dan Eddhy Prabowo yang menjadi menteri mewakili partainya tak akan dicopot.
“Enggak lah (Prabowo dan Eddhy) direshuffle,” kata dia kepada katadata.co.id.
(EMBE)