Daftar Komisi Anggota DPR RI dapil Madura: Ra Hasani Komisi VIII, Ra Imron Komisi II

Penanews.id, JAKARTA – DPR RI telah menyelesaikan penyusunan nama-nama anggota fraksi dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD), mulai dari Komisi 1 sampai komisi XI, Rabu (30/10).

Tujuh anggota DPR RI dari dapil Madura juga telah mendapatkan komisi. Diantaranya Hasani bin Zuber, Imron Amin, Syaifudin Asmoro, Slameglt Riyadi, Said Abdullah, Ahmat Baidowi dan Zainudin Amali.

Namun dalam daftar ini, Zainudin Amali dari Golkar tak dimasukkan karena telah dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Berikut daftar komisi dan mitra kerjanya:

1. Hasani bin Zuber, politisi Demokrat ini, duduk di Komisi VIII. Mirta kerjanya yaitu

1. Kementerian Agama
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
5. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
6. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
7. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
8. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

2. R Imron Amin dari Fraksi Gerindra. Dia duduk di Komisi II. Mitra kerja komisi ini yaitu

1.Kementerian Dalam Negeri RI,
2.Kementerian Sekretariat Negara RI;
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang
4.Kementerian Pendayagunaan Aparatur
5. Sekretaris Kabinet RI;
6.Kantor Staf Presiden (KSP);
7.Komisi Pemilihan Umum RI (KPU);
8. Badan Pengawas Pemilu RI (BAWASLU);
9.Dewan (DKPP);
10. Badan Kepegawaian Negara (BKN);
11. Lembaga Administrasi Negara (LAN);
12. Ombudsman RI (ORI);
13. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
14. Arsip Nasional Republik Indonesia
15. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
16. Badan Pembina Idiologi Pancasila

3. Slamet Riyadi dari Fraksi PAN. Ia duduk di Komisi IV. Komisi ini bermitra dengan:

1. Kementerian Pertanian (Kemhan);
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Perum Bulog

4.  Syafiudin Asmoro dari PKB duduk di Komisi V. Dengan mitra kerja:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Kementerian Perhubungan
3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
4. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
5. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
6. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya- Madura (BPWS)

5. Said Abdullah dari PDIP duduk di Komisi XI. Dengan mitra kerja:

1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / BAPPENAS
3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
4. Badan Pusat Statistik (BPS)
5. Setjen BPK
6. Bank Indonesia
7. Perbankan
8. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
10. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
11. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
12. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

6. Ahmat Baidowi dari PPP, duduk di komisi VI, dengan mintra kerja:

1.Kementerian Perindustrian
2.Kementerian Perdagangan
3.Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
4.Kementerian BUMN dan Seluruh BUMN
B5. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
5.Badan Standardisasi Nasional (BSN)
6.Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
7. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
8. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
9.Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPK Sabang)
10. Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)

7. Willy Aditya dari Fraksi NasDem. Ia duduk di Komisi I yang membidangi:

1. Kementerian Pertahanan (Kemhan);
2. Kementerian Luar Negeri (Kemlu);
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo);
4. Panglima TNI/Mabes TNI AD, AL, dan AU;
5. Badan Intelijen Negara (BIN);
6. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg);
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas);
8. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas);
9. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);
10. Komisi Informasi Pusat (KI Pusat);
11. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI);
12. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI);
13. Dewan Pers;
14. Perum LKBN Antara; dan
15. Lembaga Sensor Film (MTV)