Penanews.id, SAMPANG – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Sampang telah menuntaskan agenda tahunan yaitu Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2023 yang berakhir di kecamatan Banyuates pada Rabu, (9/2/2022)
Ada momen yang membuat para hadirin tertawa akibat celetuk H. Slamet Junaidi selaku Bupati Sampang saat memulai menyampaikan sambutannya.
Saat memulai sambutannya, H. Idi menyampaikan penghormatan kepada para hadirin. Namun terlihat grogi saat menyebut ketua tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) kabupaten yang tak lain adalah istri dari orang nomor wahid di Sampang tersebut.
“Yang saya hormati, ketua Tim Penggerak PKK, Bapak… Ah Ibu Hj. Mimin Slamet Junaidi. Maaf saya grogi,” Celetuk Politisi Partai NasDem itu sambil tertawa diatas mimbar.
Setelah itu, H. Idi kemudian melanjutkan sambutannya dengan membahas beberapa program yang telah diusulkan oleh seluruh desa se kecamatan Banyuates dan sudah dipaparkan oleh camat Banyuates Fajar Sidiq.
Pihaknya mengakui, bahwa masih banyak usulan yang belum tercover pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditahun 2021.
Menurut H. Idi hal tersebut karena banyaknya refocussing anggaran untuk kegiatan penanggulangan covid-19 sehingga banyak alokasi anggaran yang tidak dapat dilaksanakan.
“Tadi sudah dipaparkan oleh pak Camat, memang banyak anggaran yang belum tercover di 2021. Karena memang APBD kita banyak yang di refocussing untuk penanggulangan covid-19,” Tuturnya.
Sementara itu, H. Hamiduddin selaku anggota dewan perwakilan rakyat (DPRD) daerah pemilihan Banyuates-Ketapang menyampaikan, bahwa banyak jalan-jalan poros desa yang mengalami kerusakan parah.
Namun, Politisi partai gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut tahu betul, bahwa postur APBD kabupaten Sampang tidak cukup untuk mengcover semua kebutuhan yang diusulkan oleh masyarakat.
Pihaknya kemudian berharap Bupati Sampang melalui kolega-koleganya yang ada di Jakarta dapat membawa uang yang banyak diluar APBD. Sehingga, usulan-usulan itu dapat diakomodir melalui anggaran non APBD.
“Kalau melihat dibawah, masih banyak jalan-jalan poros penghubung antar desa yang mengalami kerusakan parah. Tapi kita tahu bahwa kemampuan APBD kita terbatas. Namun, saya tau kalau pak Bupati ini banyak jaringannya di Jakarta. Untuk itu saya berharap, melalui jaringannya tersebut nanti pak bupati bisa membawa uang yang banyak agar bisa mengcover usulan masyarakat dari luar APBD.” Ucapnya.
YON
