Penanews.id, JAKARTA- Memperingati Hari Demokrasi Internasional tahun 2021, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyelenggarakan Webinar dengan tema Pandemic and Democracy: Role of Youth and the Challenge of Democracy in The Southeast Asia pada Rabu 15 September 2021.
Acara yang diselenggarakan oleh Bidang Jaringan Hubungan Luar Negeri dan Jaringan Internasional PB PMII mendiskuikan tentang peran pemuda dalam kehidupan demokrasi dan gerakan anti-korupsi di Kawasan Asia Tenggara.
Kegiatan daring ini menghadirkan Ichal Supriadi -Sekretaris Jenderal Asia Democracy Network (AND)-, Fatimah Zahra dari ASEAN Youth Forum, dan Effendy Zulkifly selaku CEO Block Worq, dan Ahmad Furqon dari PB PMII.
Muhammad Abdullah Syukri, Ketua Umum PB PMII, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pandemi telah mengubah dan mempengaruhi banyak sektor kehidupan manusia, mulai dari krisis kesehatan, ekonomi, dan politik. Hari ini menjadi momentum yang tepat untuk kembali menegaskan komitmen PMII dalam menjadikan organisasi ini semakin mendunia atau globalizing PMII.
“Dalam rangka memeringati hari demokrasi internasional tahun 2021, PMII mendorong pemuda di Indonesia dan Kawasan untuk terlibat aktif dalam kehidupan demokrasi dan gerakan anti-korupsi, terutama selama pandemi COVID-19. Khusus bagi PMII, organisasi ini juga harus beradaptasi dengan tantangan global dan dampak-dampak pandemi bagi kehidupan demokrasi.” Ungkap Syukri.
Ichal menegaskan bahwa pemuda dalam sejarah dunia mempunyai peran penting dalam kehidupan demokrasi. Ia berharap bahwa meskipun PMII mempunyai jaringan luas dan kuat di parlemen dan pemerintahan hal tersebut tidak menjadikan organisasi besar ini untuk takut menyuarakan ancaman-ancaman terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia dan Kawasan. Mengutip Edward Aspinall -akademisi Australian National University (ANU)-, Ichal menjelaskan bahwa ancaman dmeokrasi bukan hanya lahir dari kudeta militer, melainkan Quasi-Democracy seperti lahirnya UU yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi.
“PMII adalah organisasi besar dengan jaringan yang kuat dan luas. Demokrasi tidak terancam hanya karena adanya kudeta militer seperti yang terjadi di Myanmar atau negara lainnya. Tiga hal yang menghantam demokrasi hari ini adalah meningkatnya populisme, meningkatnya illiberalisme atau non-democratic influence, dan pandemi COVID-19. UU Omnibuslaw yang disahkan kemarin berpotensi mengarah ke sana.“ Jelas Ichal.
Lebih lanjut, Fatimah Zahra dari ASEAN Youth Forum menjelaskan bahwa pemuda dan organisasi PMII ini memmpunyai potensi dan peluang besar dalam membangun gerakan demokrasi di dalam negeri dan duni internasional. Fatimah juga mengajak PMII untuk terlibat dalam gerakan atau aliansi pemuda internasional untuk mengawal isu demokrasi di Kawasan Asia Tenggara.
Di akhir acara, Effendy Zulkifly selaku CEO Block Worq mengatakan bahwa upaya penegakan demokrasi dan gerakan anti-korupsi juga harus memanfaatkan kemajuan teknologi, seperti Blockchain Tech, Big Data Analysis, Artificial Intellgence, dan E-government.
“Penggunaan teknologi menjadi penting karena terobosan ini dapat menjadi alat untuk mencegah terjadinya korupsi, suap, dan hal lain yang berkaitan dengan integritas pemerintahahan. Tidak hanya bermanfaat bagi pemerintahan, teknologi juga dapat digunakan untuk proses-proses demokrasi, seperti pemilu dan data management lainnya.“ Pungkasnya.
Red
