Penanews.id, JAKARTA- Ketua DPR RI Puan Maharani meminta core values dan employer branding yang diluncurkan Presiden Joko Widodo untuk aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai-pegawai pemerintah termasuk badan usaha milik negara (BUMN), menjadi era baru pelayanan publik. ASN harus jadi bagian terdepan dari solusi.
“Pelayanan terbaik adalah bentuk paling nyata dari kehadiran negara terutama di situasi pandemi yang masih kita hadapi bersama saat ini. ASN harus proaktif dan jadi bagian terdepan dari solusi, terutama di tengah situasi pandemi ini,” kata Puan di Jakarta, Rabu (28/7/2021).
Presiden meluncurkan core values Ber-AKHLAK dan employer branding Bangga Melayani Bangsa pada Selasa, kemarin. Ber-AKHLAK adalah kependekan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
“Bila semua elemen nilai-nilai itu benar-benar dijalankan, persoalan rakyat akan tertangani dengan lebih cepat dan lebih baik,” tambah Puan.
Mantan Menko PMK ini mengakui tidak mudah membangun ASN dan pegawai pemerintah yang memiliki jiwa melayani.
“Tapi itu harus terus didobrak. Biarpun perlahan tapi harus terus dilakukan dan diupayakan,” kata alumnus Universitas Indonesia ini.
Perubahan yang dilakukan bisa dimulai dari hal sederhana. Sambutan yang ramah dan layanan yang memudahkan, menurut Puan sudah merupakan langkah awal.
“Jangan mempersulit yang bisa dipermudah, termasuk soal layanan birokrasi,” ujar perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini.
Puan mendukung pula seruan Presiden untuk para ASN terus berupaya meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kemampuan beradaptasi.
“Pelayanan yang baik harus dimulai dari pemahaman dan kemampuan yang baik dari yang memberikan layanan. Pelayanan harus pula kreatif dan mengedepankan antisipasi, pencegahan. Itu semua hanya bisa dilakukan saat ASN berinteraksi langsung dengan masyarakat, melihat persoalan di lapangan, dan berupaya menjadi bagian dari solusi,” kata Puan.
Soal kolaborasi, Puan berpendapat, penanganan Covid-19 adalah momentum untuk menjalin dan mewujudkannya. Tidak hanya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kolaborasi juga harus dapat dilakukan ASN dengan kalangan masyarakat sipil, pengusaha, dan pegiat-pegiat di lapangan.
“Apapun yang paling optimal menjadi solusi dan yang memudahkan rakyat, lakukanlah dengan akuntabel, dikerjakan oleh orang-orang kompeten, dan berkolaborasilah,” tegas Puan.
Di antara sesama ASN dan dengan masyarakat luas, ujar Puan, harmonisasi juga harus menjadi hal yang diupayakan bersama. Perbedaan pendapat harus mendapatkan titik tengah dan solusi yang pada akhirnya berorientasi pada pelayanan publik.
“ASN adalah wajah pemerintah di pelayanan masyarakat. Jadilah wajah yang solutif, ramah, dan memberi kemudahan dalam pelayanan,” kata Puan.
Puan mengingatkan pula, pemerintah harus memastikan dukungan sarana, prasarana, dan juga regulasi untuk mewujudkan pelayanan optimal ASN.
“Ini termasuk standar pelayanan, manajemen kinerja, penyederhanaan pelayanan birokrasi, serta peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik,” ujarnya.
KMS
