penanews.id, JEMBER -Upaya DPRD Jember memakzulkan Bupati Faida kandas. Mahkamah Agung (MA) menolak usulan pemberhentian perempuan yang berprofesi sebagai dokter tersebut.
“Menolak permohonan hak uji pendapat,” demikian bunyi amar putusan MA yang dilansir website resmi Mahkamah Agung, Selasa (8/12/2020).
Dikutip dari detik.com, Ketua DPRD Jember M. Itqon Syauqi enggan menanggapi putusan MA itu dengan alasan belum menerima secara resmi putusan MA tersebut.
“Kami DPRD Jember belum menerima secara resmi salinan putusan MA tentang usulan pemakzulan itu,” kata Itqon saat dihubungi detikcom, Selasa (8/12/2020).
Maka itu, Itqon enggan mengomentari lebih lanjut. Dia memilih menunggu menerima salinan putusan secara resmi dari MA untuk bisa dipelajari sebagai pertimbangan menentukan langkah selanjutnya bersama unsur pimpinan DPRD Jember yang lain.
“Nanti kalau kita sudah terima salinan putusannya akan kita bicarakan dengan unsur pimpinan dan anggota. Kita ini keputusannya kan kolektif kolegial,” kata Itqon.
Faida dimakzulkan DPRD Jember pada Juli 2020. Ia dimakzulkan DPRD beberapa hari setelah Faida lolos verifikasi KPU Jember menjadi calon bupati dari jalur independen.
Sebagaimana diketahui, setiap pemakzulan kepala daerah harus disetujui oleh MA. Aturan itu didasari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 80 ayat 1 huruf a berbunyi:
Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dilaksanakan dengan ketentuan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan:
1. melanggar sumpah/janji jabatan
2. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b,
3. atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j,
4. dan/atau melakukan perbuatan tercela;
EMBE
