penanews.id, SAMPANG – Teka-teki tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di kabupaten Sampang selalu menjadi topik hangat dan menarik perhatian masyarakat luas.
Hari ini (27/10/2025), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota bahari itu menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026.
Baca Juga:
Rapat yang dihadiri oleh wakil Bupati Sampang itu berlangsung khidmat dan lancar. Beberapa fraksi menyampaikan sikap dan pandangannya tentang RAPBD TA 2026. Salah satu fokus wakil rakyat yaitu mengenai penganggaran pilkades serta pelaksanaannya.
Muhammad Nur Mustakim mewakili fraksi PAN-PBB menegaskan bahwa Pilkades bukan sekadar prosedur administratif. Menurutnya, pilkades merupakan hak politik rakyat yang dijamin oleh Undang-Undang Desa dan diperintahkan secara eksplisit melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri agar pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran.
Pihaknya juga menyinggung besarnya APBD kabupaten Sampang yang mencapai 2 Triliun lebih, jika pemkab tak mengalokasikan Untuk pelaksanaan pilkades, maka menurutnya hal itu merupakan tanda tanya besar arah kebijakan pemerintah daerah saat ini.
“APBD kita mencapai lebih dari dua triliun rupiah. Jika anggaran sebesar itu tidak mampu menyisihkan kurang dari 3% untuk pelaksanaan Pilkades, maka kita patut mempertanyakan arah dan keberpihakan anggaran daerah. Pilkades bukan beban APBD, melainkan investasi demokrasi dan stabilitas desa.”
Selain itu, Fraksi Amanat Bintang Nasional ini juga menyoroti maraknya pemecatan perangkat desa secara sepihak yang terjadi dalam masa perpanjangan PJ Kepala Desa. Fraksi menilai hal ini merupakan pelanggaran terhadap asas perlindungan hukum bagi aparatur pemerintahan desa.
“Pemecatan perangkat desa tanpa prosedur dan tanpa hak banding hukum adalah bentuk kesewenang-wenangan. Kami menuntut Pemkab mengeluarkan regulasi turunan yang melindungi perangkat desa agar tidak menjadi korban kebijakan sementara,” tegas Mustakim.
Kemudian, politisi muda tersebut mengatakan dalam pandangan Fraksi agar Bupati segera menetapkan jadwal Pilkades dan mengalokasikan anggaran secara bertahap mulai APBD 2026 sebagai bentuk kepatuhan pada konstitusi dan aspirasi rakyat desa.
Ditempat yang sama, H. Abdussalam jubir dari fraksi Demokrasi Rakyat Berkarya menuntut agar postur RAPBD TA. 2026 kabupaten Sampang menganggarkan biaya pelaksanaan pilkades serta melaksanakannya di tahun depan.
“Sekali lagi saya tegaskan bahwa Fraksi Demokrasi Rakyat Berkarya meminta pemerintah daerah kabupaten Sampang untuk memasukkan anggaran pilkdes dan menggelar pelaksanaan pilkades di tahun 2026,” Ucapnya di minbar parlemen kabupaten DPRD kabupaten Sampang.
Tak hanya itu, fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara yang sekaligus ketua fraksi partai banteng itu juga menyampaikan pandangan umum perihal RAPBD 2026 secara kritis.
Pihaknya menilai bahwa beberapa permasalahan yang terjadi ditingkat desa akhir-akhir ini tidak lain adalah ketidak adanya kepstian terkait demokrasi di level desa.
Fraksi PDIP, kata Imam, menekankan kepada eksekutif agar pilkades mendapatkan anggaran di APBD 2026 dan dilaksanakan pula di tahun 2026.
“Sikap dan pandangan fraksi PDI perjuangan terkait pilkades di kabupaten Sampang Melihat perkembangan dinamika kondisi dibawah PDI Perjuangan menekankan kepada Eksekutif agar dianggarkan di tahun 2026 ini dan dilaksanakan pula ditahun 2026,” Tuturnya.
Ia kemudian menuturkan bahwa fraksi PDIP memiliki pandangan jika pilkades segera dilaksanakan, hal tersebut dapat merubah suhu politik ke arah yang lebiy positif.
“Karena menurut pandangan Kami, dengan terselenggaranya pilkades di kabupaten Sampang ini akan menjadi arah positif dan bisa menyelesaikan pokok-pokok permasalahan yg ada ditingkat desa tersebut, kemaren sudah sangat jelas dengan adanya penjabat Desa telah terjadi perselisihan sampai ada yg berdarah, maka dari itu Fraksi PDI perjuangan menginginkan anggran Pilkades di tahun 2026 Dan dilaksanakan pada tahun 2026.” Pungkasnya.
YUNK
