• Redaksi
  • Pedoman
  • Hubungi
  • Karir
  • Iklan
  • Policy
  • Disclaimer
Rabu, 9 Juli 2025
Penanews.id
  • Nasional
  • Nusantara
  • Madura
  • Jatim
  • Wisata & Kuliner
  • Olahraga
  • Tekno
  • Ekonomi
  • Opini
  • Jepret
Tidak ditemukan
Lihat Semua
  • Nasional
  • Nusantara
  • Madura
  • Jatim
  • Wisata & Kuliner
  • Olahraga
  • Tekno
  • Ekonomi
  • Opini
  • Jepret
Tidak ditemukan
Lihat Semua
Penanews.id
Tidak ditemukan
Lihat Semua
Beranda Nasional

PDIP Sanksi Ganjar dan FX Hadi, Puan Maharani Tidak

  • Kamis, 27 Oktober 2022 18:40
FacebookTwitterWhatsApp

Baca Juga:

PPP Resmi Usung Ganjar Pranowo sebagai Capres

Ganjar Pranowo Mania Dibubarkan, Relawan Lain Sebut Mereka Gelembung Sabun

Ketua DPR Puan Maharani



Penanews.id, JAKARTA – Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, menyatakan partainya tak akan memberikan sanksi kepada Ketua DPR RI Puan Maharani terkait pembentukan kelompok yang dinamakan Dewan Kolonel. Menurut Komaruddin, Puan tak mengetahui pembenukan kelompok yang mendukungnya sebagai calon presiden tersebut. 

Komaruddin menyatakan pembentukan Dewan Kolonel jelas menyalahi Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga PDIP. Oleh sebab itu, kata dia, wajar jika anggotanya dikenai sanksi. 


Kendati demikian, Komarudin mengatakan pihaknya tak akan memanggil atau pun memberikan sanksi kepada Puan.  Menurut dia, Puan pasti akan menolak pembentukan Dewan Kolonel jika sedari awal dia tahu. 

“Loh itu Mbak Puan tidak tahu. Kalau dari awal mereka sampaikan ke Mbak Puan, pasti menolak. Karena Mbak Puan bukan kader kemarin sore, dia berjenjang sehingga sampai di posisi ini, bukan karena anaknya Ibu Mega,” kata Komarudin kepada Tempo, Kamis, 27 Oktober 2022.

Saat diinformasikan bahwa Puan mengetahui keberadaan Dewan Kolonel, Komarudin menyebut pemberitahuan kepada Puan ditunaikan setelah wadah ini terbentuk.

“Kreativitas mereka dirikan itu, bukan Mbak Puan yang menginisiasi,” kata dia. 

Komarudin menilai kader yang membentuk Dewan Kolonel kelebihan kreativitas. Menurut dia, anggota Dewan Kolonel mestinya diimbau untuk menjaga Puan dengan tulus dan ikhlas. Dia menyebut dukungan kepada Puan cukup dalam hati saja.

“Kelebihan kreativitasnya. Mesti diimbau supaya menjaga Mbak Puan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Jadi mereka mendukung, tapi mendukung dalam hati, jangan dideklarasikan,” ujarnya.

Puan mendapatkan laporan soal pembentukan Dewan Kolonel

Sebelumnya, salah satu inisiator Dewan Kolonel, Johan Budi, menyatakan keberadaan Dewan Kolonel telah diketahui dan disetujui oleh Puan. Adapun beberapa anggotanya di antaranya Trimedya Panjaitan, Bambang Wuryanto, dan Utut Adianto.

Johan mengatakan Utut Adianto telah menghadap ke Puan untuk melaporkan keberadaan Dewan Kolonel.

“Berkembang terus. Lalu dilaporkan ke Mbak Puan. Mbak Puan setuju,” kata Johan di Gedung DPR, Selasa, 20 September 2022. 

Dewan Kolonel, kata Johan, bahkan memiliki posko di Jakarta . Posko ini, kata dia, dipersiapkan untuk mendukung Puan. Namun, ia mengatakan bakal tetap menunggu keputusan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP sebelum mulai bergerak.

“Kita gerak untuk Mbak Puan, tapi tentu kita menunggu keputusan Ibu Ketua Umum. Persiapan dulu, sudah ada posko. Ini buat persiapan kalau Mbak Puan ditunjuk oleh Bu Mega,” kata Johan.

Sehari kemudian, Puan menilai keberadaan Dewan Kolonel sah-sah saja selama didasari semangat gotong royong. Sikap Puan ini berbeda dengan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang memberi pernyataan tegas kalau Dewan Kolonel tak sesuai AD/ART partai. 

“Saya berharap Dewan Kolonel dapat membantu menjalankan tugas-tugas partai, khususnya sesuai arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait persiapan menghadapi Pemilihan Umum 2024,” kata Puan dalam keterangannya, Rabu, 21 September 2022. 

Para anggota Dewan Kolonel yang mendukung Puan Maharani saat ini telah mendapatkan sanksi berupa surat peringatan (SP) dari DPP PDIP.


Tak hanya itu, PDIP juga memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sempat menyatakan kesiapannya maju pada Pilpres 2024. Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, pun mendapatkan sanksi karena mendukung Ganjar


EMbe/ kompas.com

Tags: Fx Hadi dukung ganjarGanjar pranowoPuan maharani nyapres
81
Dilihat
FacebookTwitterWhatsApp

Berita Terkait

Dampingi Presiden Prabowo, Menteri Ekraf Terima Presiden Macron di Borobudur

Dampingi Presiden Prabowo, Menteri Ekraf Terima Presiden Macron di Borobudur

1 bulan yang lalu
30
Anggota MPR RI Hasani bin Zuber Tekankan Peran Mahasiswa Jaga Empat Pilar Kebangsaan di Era Digital

Anggota MPR RI Hasani bin Zuber Tekankan Peran Mahasiswa Jaga Empat Pilar Kebangsaan di Era Digital

2 bulan yang lalu
10
Dikungjungi Menteri Ekraf, SBY Umumkan Akan Gelar Pameran Tunggal dan Luncurkan Karya Seni Terbaru Akhir Tahun ini

Didukung Menteri Ekraf, SBY Akan Hadirkan Pameran dan Luncurkan Karya Seni Terbaru di Akhir Tahun

2 bulan yang lalu
24
Empat Pilar MPR Jadi Benteng Hadapi Hoaks dan Disintegrasi

Empat Pilar MPR Jadi Benteng Hadapi Hoaks dan Disintegrasi

3 bulan yang lalu
27
Agar UMKM di Bangkalan Berkembang,  Anggota MPR RI  Tawarkan Solusi Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan

Agar UMKM di Bangkalan Berkembang, Anggota MPR RI Tawarkan Solusi Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan

3 bulan yang lalu
50
Hasani Bin Zuber: Empat Pilar Kebangsaan sejalan Dengan Sejarah Islam dan Perjuangan Ulama

Hasani Bin Zuber: Empat Pilar Kebangsaan sejalan Dengan Sejarah Islam dan Perjuangan Ulama

4 bulan yang lalu
26
Berikutnya
Mendagri Ingatkan Soal Marak ‘KPK KW’, yang di Bangkalan Asli atau KW?

Mendagri Ingatkan Soal Marak 'KPK KW', yang di Bangkalan Asli atau KW?

  • Redaksi
  • Pedoman
  • Hubungi
  • Karir
  • Iklan
  • Policy
  • Disclaimer

© 2019 @Penanews.id All Rights Reserved

  • Nasional
  • Nusantara
  • Madura
  • Jatim
  • Wisata & Kuliner
  • Olahraga
  • Tekno
  • Ekonomi
  • Opini
  • Jepret

© 2021 Penanews.id All right reserved.