Penanews.id, JAKARTA – Saat membuka Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 GAMKI secara virtual, Sabtu (21/5/2022). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bercerita bahwa dia mendapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo yaitu menyelesaikan kelangkaan minyak goreng.
“Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak 3 hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng,” kata Luhut.
Tugas baru ini rupanya membuat Luhut pun panen kritik. Sebab, bukan sekali ini saja dia ditunjuk Jokowi untuk mengemban jabatan lain di pemerintahan, di luar kursi menteri.
Sebutlah Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional, Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, hingga Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, seluruhnya Jokowi percayakan pada Luhut.
Dilansir kompas.com, Kedekatan antara Luhut dengan Jokowi bukan baru-baru ini saja terjalin. Keduanya telah mengenal sejak 14 tahun silam.
Peneliti Lowy Institute, Aaron L Connelly, dalam jurnalnya yang berjudul Indonesia Foreign Policy Under President Jokowi menyebutkan, Luhut dan Jokowi saling mengenal pada tahun 2008.
Kala itu, Luhut tengah mencari pihak yang dapat mengubah kayu mentah dari konsesi hutan miliknya di Kalimantan menjadi produk jadi.
Luhut lantas diperkenalkan dengan Jokowi, eksportir furnitur yang saat itu baru saja terpilih menjadi Wali Kota Solo. Mulai saat itulah, kerja sama bisnis antara keduanya terjalin.
Sosok Luhut akhirnya dekat dengan Jokowi. Luhut yang kala itu telah menjadi petinggi Partai Golkar bahkan disebut-sebut menjadi penasihat politik Jokowi.
Luhut menjadi “orang belakang” Jokowi yang mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu maju di Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.
Bahkan, kala itu Luhut rela mundur dari Partai Golkar demi mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden. Sebab, pada Pilpres 2014, Golkar mendukung pencalonan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
Padahal, sebelum memutuskan mundur, Luhut menempati jabatan strategis di Golkar sebagai wakil ketua dewan pertimbangan partai.
“Ketika Golkar bergabung dengan Gerindra, saya sudah pamit secara baik-baik kepada Ketua Umum Golkar. Secara perorangan, dan didukung sejumlah purnawirawan, tokoh masyarakat, untuk tetap menjadi pendukung Jokowi,” kata Luhut, 20 Mei 2014.
Hengkang dari Golkar, Luhut langsung masuk ke barisan tim pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla di Pilpres 2014. Dia menjabat sebagai pengarah tim pemenangan.
Jerih payah Luhut terbayar tuntas. Jokowi-JK keluar sebagai pemenang Pilpres 2014 dengan perolehan 70.997.833 suara atau 53,15 persen.
Pada awal pemerintahan Jokowi-JK, Luhut langsung diberi mandat sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan menjabat selama 31 Desember 2014 sampai 2 September 2015. Jabatan ini baru ada di era Jokowi.
Setelahnya, Luhut dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Ia menjabat selama hampir satu tahun, yaitu 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016.
Lepas dari Menko Polhukam, Luhut ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Jabatan itu diembannya sejak 27 Juli 2016 hingga akhir pemerintahan Jokowi-JK.
Luhut dipercaya mengemban jabatan yang sama pada pemerintahan Jokowi yang kedua. Bahkan, kewenangan kementerian yang ia pimpin diperluas menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Sejak Kabinet Indonesia Maju dibentuk Jokowi-Ma’ruf Amin pada 23 Oktober 2019, Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves). Jabatan itu masih ia emban hingga kini.
Embe
