Penanews.id, Bangkalan- Puluhan massa mengatasnamakan Majelis Demokrasi Bangkalan menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu masuk Kantor Pemkab Bangkalan. Rabu, 13 April 2022.
Persoalan harga minyak goreng, kenaikan harga BBM, isu wacana penundaan Pemilu serta penundaan Pilkades tahap II di Bangkalan juga disuarakan oleh massa aksi.
Korlap aksi Munawir mengatakan, hampir 3 tahun masyarakat tak berdaya dengan adanya wabah Covid 19. Kini, lanjut dia, adanya kenaikan BBM dan mahalnya harga minyak goreng semakin membuat rakyat tercekik.
“Negara dengan penghasil sawit terbesar tampaknya belum mampu menjamin kebutuhan pokok,” ujar dia.
Ditengah fenomena itu, adanya isu wacara 3 priode dan penundaan pemilu seakan dibiarkan oleh pemerintah. Mirisnya lagi, lanjut Munawir, Bupati Bangkalan malah ikut ikutan menunda Pilkades tahap II.
“Apa dasar penundaaan itu, Presiden saja kemarin berstatemen patuh konstitusi, kenapa di Bangkalan malah menunda Pilkades,” ujar dia.
Dalam aksi itu, massa unjuk rasa menegaskan menolak kenaikan BBM, menolak kenaikan harga minya goreng, menolak penundaaan prmilu 2024 dan menulak penundaaan Pilkades.
” Untuk Bupati sendiri, Bupati tidak boleh menunda Pilkades tahap II dan tetap dilaksanakan pada tahun 2022,” pinta dia.
Meski orasi para demonstran panjang lebar, namun Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron tak kunjung menemui mereka. Yang terlihat hanya Asisten Administrasi Perekenomian dan Pembangunan, Moch Fahri.
Dalam kesempatan itu, Fahri mencoba memberi penjelasan terhadap demonstran soal Pilkades tahap II. Namun demonstran menolak Fahri berbicara karena dinilai bukan bidangnya.
“Ya sudah kalau penjelasan saya tidak ditetima,” ucap dia seraya meninggalkan massa aksi.
Abdi
