Penanews.id, BANGKALAN – Rencana unjukrasa di kantor Pemkab Bangkalan oleh sejumlah pemuda dari Koalisi Masyarakat Pro Demokrasi, gagal.
Rencananya, demo itu untuk memprotes keputusan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin yang menunda pelaksanaan Pilkades serentak tahun ini dengan alasan kekurangan anggaran.
Gagal unjukrasa ini karena yang datang menyambut para pendemo bukan pejabat pemerintah melainkan sejumlah kepala desa. Setelah melalui perdebatan alot, rencana demo itu akhirnya diganti dengan audensi di Aula Diponegoro dengan Wakil Bupati Bangkalan Mohni.
Kepada Mantan Kepala Dinas Pendidikan itu, para pemuda menolak Pilkades serentak ditunda. Mereka ingin pesta demokrasi itu tetap digelar tahun ini.
Koordianator Aksi M Nawir mengatakan alasan penundaan Pilkades karena tidak cukup anggaran tidak bisa diterima akal juga tidak logis.
“Alasannya tidak memberikan kejelasan kepada kami sehingga kami merasa kecewa,” papar dia
Yang lebih mengecewakan, kata Nawir, karena ada upaya mengkonfrontasi pendemo dengan ratusan kepala desa. .
“Padahal kami menolak penundaan pilkades itu karena kami ingin pembangunan di bangkalan berjalan lanjut dan efisien,” Ujar dia.
Menanggapi tuntutan pendemo, Wakil Bupati Bangkalan Mohni menjawab dengan diplomatis bahwa penundaan pilkades itu dikarenakan anggaran tidak mencukupi untuk menggelar pilkades.
“Pesta demokrasi tetap kita laksanakan, walaupun ditunda,” jelas dia
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan Hosin Jamili menyampaikan, akan membentuk tahapan pilkades di bulan Sebtember yang akan datang.
“Sekarang kita menyusun Perbub untuk pelaksanaan pilkades tahap 2,” Jelas dia
Ditanya terkait hari jadi pesta demokrasi itu, Hosin mengaku masih menunggu keputusan Bupati, namun untuk bulannya diperkirakan pada bulan april 2023 mendatang.
“Nanti ada keputusan bupati untuk mengatur hari H,”pungkas dia
SAE
