Penanews.id, JAKARTA – Pemerintah dan DPR bersepakat mengubah status Ibu Kota baru, yaitu dari Pemerintahan Khusus Ibu Kota Negara menjadi Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara.
Hal itu diputuskan dalam rapat lanjutan antara pemerintah yang diwakili Bappenas dan Panja Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN), Rabu (15/12/2021) malam.
“Yang pertama adalah perubahan dari diksi pemerintahan khusus IKN, menjadi pemerintahan daerah khusus IKN,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dilansir kompas.tv.
Suharso menjelaskan, frasa pemerintahan khusus Ibu Kota Negara diubah karena bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Pasal tersebut berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.
Sehingga, bentuk pemerintahan selain daerah khusus dan daerah istimewa tidak diakui UUD. Pemerintah dan DPR juga menyepakati perubahan konsep kelembagaan otorita IKN.
Tadinya, Otorita IKN direncanakan bisa menjalankan fungsi pemerintahan. Tapi kini diubah menjadi hanya fungsi persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN.
Dalam draf yang baru, fungsi pemerintahan di IKN akan dijalankan oleh pemerintahan daerah khsus IKN.
Sumber: kompas.tv
