Penanews.id, JAKARTA – Anggota DPR termuda Hillary Brigitta Lasut tengah jadi perbincangan setelah menyurati kepala staf Angkatan Darat. Isi surat itu meminta ajudan dari TNI, khususnya personel dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).
Politikus Nasdem ini beralasan pengajuan itu sesuai aturan yakni Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 85 Tahun 2014 tentang Tenaga Profesi TNI yang Bertugas di Luar Institusi Kementerian Pertahanan dan TNI.
“Banyak yang bertanya soal apakah benar saya meminta ajudan atau bantuan pengamanan dari TNI. Benar, saya menyurat ke KASAD untuk memohon bantuan pengamanan sesuai dengan Permen No 85 Tahun 2014,” kata Hillary lewat Insta Stories di akun Instagram miliknya,@hillarybrigitta, Kamis (2/12) dilansir cnn Indonesia.
Hilary merasa butuh ajudan dan pengamanan karena merasa tidak mudah menjadi seorang perempuan berusia 20 tahunan dan belum menikah, khususnya di dunia politik yang dinamis dan tidak tertebak.
Menurutnya, kewajiban untuk tugas luar, bertemu banyak orang dan masyarakat sampai larut malam, serta mengutarakan pendapat dan suara rakyat yang terkadang berbeda haluan dengan kepentingan sebagian golongan kuat, membuat dirinya tidak bisa mengelak dari ancaman serta rasa khawatir.
Hillary pun mengaku hanya tinggal seorang diri bersama bibi dan adik-adiknya yang masih kecil di Jakarta. Keberadaan ayahnya yang bertugas di daerah perbatasan, menurut Hillary ikut menjadi salah satu faktor yang membuat dirinya mempertimbangkan mendapatkan pengamanan.
“Tidak ada yang kuat secara fisik di rumah, adik laki-laki saya yang paling besar baru lulus SMP, yang paling kecil baru 3 tahun,” ujar Hillary
Tapi partai Nasdem keberatan dengan Hillary. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Ahmad Ali, mengatakan telah menegur anggota Komisi I DPR itu. Selain tidak etis, surat itu tanpa sepengetahuan fraksi.
“Iya pastilah [langsung ditegur]. Artinya, tidak ada tindakan perorangan anggota DPR melakukan tindakan perseorangan seperti itu kan. Jadi seharusnya semua itu harus sepengetahuan fraksi, apalagi menggunakan alat negara untuk kepentingan pribadi,” kata Ali saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Kamis (2/12).
Ali meminta Dudung tidak merespons permintaan Hillary tersebut.
“Kalau risiko seorang politikus harus tahu sebelumnya. Kemudian tidak ada juga eskalasi yang membahayakan untuk kemudian meminta jadi ajudan. apalagi Kopassus dan Kostrad,” katanya.
“Seorang pasukan khusus tidak patut untuk diberi pengamanan ke anggota DPR Fraksi Nasdem.” Ali menambahkan.
EMbe
