Penanews.id, JAKARTA– Nomenklatur kabinet berubah lagi. Presiden Joko Widodo melebur sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Selain itu, membentuk Kementerian Investasi.
Ini akan mempercepat rencana perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju dan membuka peluang pergantian pos menteri lainnya.
Politikus senior dari PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan, perombakan kabinet pasti akan terjadi seiring dengan perubahan nomenklatur kementerian tersebut.
Namun, ia mengaku belum mendapatkan banyak informasi terkait perombakan kabinet tersebut.
Dia hanya memastikan, keputusan itu ada di tangan Presiden Joko Widodo. “Reshuffle pasti terjadi sebagai konsekuensi dari perubahan nomenklatur kementerian,” kata Hendrawan saat dihubungi Katadata.co.id Senin (12/4).
Sinyal perombakan kabinet muncul usai Jokowi dikabarkan bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa hari lalu. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pertemuan tersebut merupakan hal yang rutin dilakukan keduanya saban tiga bulan sekali.
Meski demikian, Hasto enggan menyimpulkan bahwa pertemuan Jokowi dan Mega membahas pergantian personel di Kabinet. Ia hanya mengulang pesan Mega bahwa BRIN diperlukan untuk mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Bagi PDIP, dalam kerangka ideologis, BRIN ini yang akan menjadi penopang agar Indonesia berdikari,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (11/4).
Tak cuma Megawati, Wakil Presiden Ma’ruf Amin disebut telah diajak bicara oleh Jokowi mengenai kemungkinan pergantian personel. Apalagi Wapres bertanggung jawab atas urusan kepegawaian di Kementerian serta Lembaga (K/L).
“Tapi pembicaraan (yang) lebih jauh tidak bisa dibicarakan, karena belum final,” kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidowi, Senin (12/4) dikutip dari CNN.
Sinyal reshuffle juga muncul dari Menristek/ Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro yang berpamitan selaku Menristek terakhir. Bambang bahkan mengaku sempat mengusulkan agar kementeriannya kembali menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Alasannya, ia menganggap riset dan perguruan tinggi adalah kombinasi yang positif. Namun belakangan, Jokowi memilih menggabungkan Kemenristek ke dalam Kemendikbud yang dipimpin Nadiem Makarim.
“Secara pribadi saya merasa tidak enak, sedih, karena boleh dibilang saya menjadi Menristek terakhir,” kata Bambang dalam diskusi yang diselenggarakan Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE), Minggu (11/4) dikutip dari Antara.
Direktur Eksekutif Indo Barometer Qodari mengatakan, perubahan tersebut akan diikuti dengan kocok ulang penghuni kabinet. Tak hanya itu, Qodari juga melihat peluang bertambahnya koalisi partai politik untuk memperkuat jalannya pemerintahan.
“Dugaan saya itu bisa menjadi pintu bagi reshuffle kabinet Jokowi Jilid II dan PAN nanti bisa masuk ke koalisi pendukung pemerintah,” ujar Qodari seperti dikutip dari keterangan pers.
Namun, Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pihaknya tidak berencana masuk ke dalam kabinet. “Kami tidak memikirkan ke arah itu. Penyusunan dan pengisian kabinet adalah hak prerogatif Presiden,” kata dia.
Sebaliknya, Saleh justru mengkhawatirkan penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud akan mengecilkan anggaran untuk riset. Sebab, anggaran Kemendikbud juga akan fokus pada program untuk perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Adapun, Hasto meminta semua pihak tidak berbicara soal bagi-bagi jabatan. Ia lebih menginginkan RI memiliki tata pemerintahan yang baik dengan lembaga baru tersebut.
“Untuk bangsa dan negara jangan bicara jabatan kosong. Bicara yang lebih mendorong bangsa ini memiliki tata pemerintahan yang memastikan jalan bagi masa depan,” katanya.
Sumber: katadata.co.id
