penanews.id, JAKARTA – Dalam rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law, ada klausul yang menyebut SKK Migas akan dibubarkan dan digantikan dengan Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMNK).
Pertamina menyatakan siap menggantikan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas bumi. Sekertaris PT Pertamina Tajudin mengatakan kesiapan itu karena Pertamina pernah mempunyai peran dan fungsi sebagai pelaksana kegiatan hulu migas pada beberapa waktu lalu.
“Kalau sudah keinginan pemerintah, kami akan do the best,” ujar Tajudin saat ditemui di Gedung DPR, Senin (24/2).
Dalam RUU Cipta Kerja Bagian Ketiga Pasal 41 disebutkan bahwa ada satu pasal sisipan dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yakni Pasal 4A yang menyatakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan. Pemerintah Pusat sebagai pemegang Kuasa Pertambangan dapat membentuk atau menugaskan Badan Usaha Milik Negara Khusus sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Sebagai persiapan akan kemungkinan itu, Pertamina bakal mempelajari draf Omnibus Law yang mengatur mengenai BUMNK sebagai pelaksana kegiatan hulu migas.
“Secara korporasi, kami mempersiapkan diri tapi semua kembali ke pemerintah bagaimana bentuknya kami juga belum tahu apakah Pertamina apakah SKK Migas,” ujar dia.
Adapun SKK Migas mengaku siap mengikuti dan menjalankan hasil pembahasan antara pemerintah dan DPR terkait Omnibus Law. Biarpun lembaga tersebut bakal dibubarkan dan diganti oleh BUMNK.
Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher mengatakan pihaknya akan berupaya yang terbaik dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya. Hal itu agar sektor hulu migas mencapai kontribusi yang optimal bagi negara.
“Saat ini industri hulu migas menghasilkan penerimaan (gross revenue) sekitar US$ 90 juta per hari,” kata Wisnu ke Katadata.co.id pada Kamis (13/2). (EMBE)
