Penanews.id-Surabaya- ‘Dialog Multipihak Telaah APBD Jawa Timur’ berlangsung di gedung Graha Mahameru Surabaya. Kamis, 20 Januari 2022.
Indikator dan Transparan Anggaran Publik (Intra Publik) dan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur menjadi inisiatornya.
Dalam forum itu, hadir sejumlah elemen, beberapa OPD, Mahasiswa dan perwakilan LSM di Jatim. Tak hanya itu, Pejabat Pemrov, Akademisi hingga Komisioner KI juga hadir.
Direktur Intra Publik, Mauli Fikr mengungkapkan, berdasarkan LHP BPK RI dalam lima tahun terkahir, Belanja hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur selalu bermasalah, dan menjadi temuan BPK.
“Temuan BPK terkait pengelolaan administrasinya seperti tidak menyampaikan SPJ, kekurangan volume, dan tidak melaksanakan NPHD, dan lain-lain,” tutur dia kepada Penanews.id.
Selain belanja hibah, Mauli membeberkan ada beberapa program di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai terindikasi tumpang tindih.
” Temuan kami contohnya pengadaan website di OPD Diskominfo, ada Radar Bansos ternyata di OPD Dinsos Jatim juga ada Sapa Bansos. Nah website itu ternyata jenis dan fungsinya sama. Itu dianggarkan di APBD 2020 semua,” ujar dia.
Oleh karenanya, lanjut Mauli, itu berindikasi pada pemborosan anggaran dan cenderung tidak efektif.
“Harusnya itu agar mempermudah kinerja dan proses integrasi, disisi lain agar pengelolaan anggaran lebih efektif dan efisien,” tegas dia.
Untuk itu, dirinya mendorong adanya evaluasi yang serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait tata kelola APBD Jatim.
” Apalagi saat pandemi Covid 19 belum berakhir, lebih baik anggaran yang kurang bermanfaat dialihkan pada anggaran pemulihan ekonomi masyarakat,” pinta mantan aktivis PMII Kota Surabaya itu.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur FITRA Jatim, Dakelan, juga menyoroti besarnya bantuan dana hibah di APBD Pemprov Jatim yang setiap tahun cenderung naik. Contohnya di P-APBD tahun 2019 sebesar 8,8 Triliun lebih , di P-APBD tahun 2020 naik menjadi 10 Triliun lebih.
” Secara prosentase angka itu tertinggi se-Indonesia, lebih tinggi dari dana hibah di Pemprov DKI yang kekuatan APBDnya lebih besar dari Jatim,” kata dia.
Untuk itu, lanjut Dakelan harus ada perbaikan. Pengelolaan anggaran harus berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Sesuai dengan jargonnya Cettar, semoga semakin Cettar,” pinta dia.
Mauli menambahkan, Forum dialog ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menyatukan persepsi dan kesadaran bersama antar pihak terhadap tata Kelola APBD Jawa Timur.
Mauli bilang, kegiatan ini dianggap penting untuk segera dilaksanakan, apalagi saat ini masih nuansa awal tahun.
“Jadi, besar harapan catatan-catatan yang kami sampaikan menjadi atensi dan ditindalkalnjuti oleh para pemangku kebijakan anggaran di jawa timur,” tutup dia.
Abdi
