Penanews.id, BANGKALAN – Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) PC PMII Bangkalan menggelar Sekolah Kader KOPRI (SKK) VIII dengan tema ‘Mainstreaming Gender melalui Advokasi Perempuan dalam Agenda Ekonomi Hijau Bangkalan’.
Kegiatan yang bakal berlangsung selama 4 hari di Aula Disnaker Bangkalan ini menja di ajang konsolidasi kader perempuan untuk memperkuat peran dan kesadaran terhadap isu gender serta krisis lingkungan yang tengah melanda Bangkalan.
Ketua KOPRI PC PMII Bangkalan, Mufidatul Ulum, dalam sambutannya menegaskan bahwa tantangan terbesar perempuan hari ini bukan hanya ketimpangan sosial, tetapi juga ancaman ekologis yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
“Pencemaran dan kerusakan alam di Bangkalan akibat aktivitas tambang sudah sangat mengkhawatirkan. Banyak lahan yang tak lagi produktif, air bersih makin sulit diakses, dan udara tercemar debu tambang. Sayangnya, kebijakan daerah masih belum berpihak pada keberlanjutan lingkungan,” ungkapnya tegas.
Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan alam sekaligus mendorong terwujudnya ekonomi hijau yang berkeadilan. Melalui SKK VIII, KOPRI Bangkalan berupaya menyiapkan kader perempuan agar mampu menjadi motor penggerak advokasi lingkungan di tingkat akar rumput.
Kegiatan ini diikuti oleh kader dari berbagai komisariat di bawah naungan PMII Bangkalan serta delegasi dari KOPRI Cabang Jawa Timur. Para peserta mendapatkan materi tentang gender mainstreaming, kepemimpinan transformatif, advokasi berbasis komunitas, serta isu-isu ekologi yang menjadi tantangan global dan lokal.
Kegiatan ini juga membuka wawasan baru tentang keterkaitan antara isu gender dan lingkungan.
“Selama ini isu lingkungan sering dianggap urusan teknis, padahal dampaknya paling berat dirasakan perempuan. Melalui pelatihan ini, kader KOPRI belajar bahwa advokasi lingkungan juga merupakan perjuangan untuk keadilan sosial dan keberlanjutan hidup,” ujarnya.
Dalam forum diskusi, peserta menyoroti maraknya aktivitas pertambangan batu kapur di sejumlah wilayah Bangkalan yang menyebabkan perubahan bentang alam dan pencemaran udara. KOPRI Bangkalan menilai, jika hal ini terus dibiarkan, maka akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat dan keberlangsungan ekosistem lokal.
“Keadilan ekologis harus menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah. Tidak ada pembangunan sejati jika alam terus dieksploitasi. Karena itu, ekonomi hijau harus menjadi arah baru ebijakan daerah Bangkalan,” tegas dia.
Abdi
