Penanews.id, JAKARTA – Perwakilan tiga partai politik, yakni dari Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar pertemuan di Yogyakarta untuk berdiskusi tentang mahalnya ongkos politik menjelang Pemilu 2024.
Pertemuan pada Sabtu lalu itu digelar bersama dengan 19 guru besar dan akademisi dari berbagai kampus.
Ketua Forum 2045, Untoro Hariadi, menyebut ketiga partai itu dipilih karena kemungkinan kuat mereka bakal berkoalisi pada Pemilu 2024. Forum 2045 merupakan penyelenggara diskusi tersebut.
“Praktik politik di Indonesia cenderung high cost. Karena itu, semua pihak harus mendorong upaya untuk mencari terobosan baru guna mengurangi biaya politik. Khususnya, dalam berbagai ajang kontestasi demokrasi yang bertujuan melahirkan kepemimpinan baru,” ujar Ketua DPW PKS DIY Agus Mas’udi dalam keterangannya, Senin, 12 September 2022.
Lebih lanjut, Agus menyebut Pemilu 2024 harus terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan. Hal ini demi terjadinya regenerasi kepemimpinan.
Prihatin Biaya Tinggi Politik
Sementara itu Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Chairil Anwar, menyebut kalangan akademisi prihatin dengan maraknya praktik politik berbiaya tinggi dalam proses melahirkan kepemimpinan di berbagai tingkatan.
“Apakah kita akan melanjutkan kecenderungan semacam ini, ataukah segera mencarikan jalan keluar sehingga proses regenerasi kepemimpinan berikutnya tidak lagi berbiaya mahal?” kata Chairil.
Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem, Subardi mengatakan masukan dari para akademisi itu berdampak positif untuk kinerja partai politik.
Ia menyebut hasil diskusi soal ongkos politik dan keberlanjutan Pemilu 2024 bakal menjadi bahan untuk merumuskan kebijakan selanjutnya.
Sementara itu politikus senior Partai Demokrat DIY, Hari Sebayang, menyatakan bahwa suplai gagasan dari kalangan akademisi dapat berperan meningkatkan wawasan para aktor politik serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia parpol.
Tidak Ada Calon Gratis
Mahalnya ongkos politik ini sebelumnya juga pernah disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata.
Menurut Alex, biaya politik di Indonesia sangat mahal sehingga dalam proses pemilihan pun para calon seperti diwajibkan memiliki modal. Ia mengatakan tidak ada calon yang gratis melenggang maju dalam pilkada.
“KPK sangat menyadari biaya politik di negeri ini mahal, menjadi anggota DPR, DPRD, kepala daerah tidak ada yang gratis. Kami telah melakukan survei, dana yang harus dimiliki para calon untuk menjadi kepala daerah tingkat II saja sebesar Rp20-30 miliar. Untuk gubernur, harus memiliki dana Rp100 miliar,” kata Alex.
Ia menjelaskan ongkos pencalonan tersebut didapat dari berbagai sponsor lantaran partai politik membolehkan berbagai perusahaan menyumbang. Namun, kata Alex, hal itu menjadikan beban politik di masa depan ketika sang calon terpilih.
EMbe/ tempo.co
