Penanews.id, PAMEKASAN – Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan Fathor Rohman melarang semua pengurus masjid mengumumkan kabar duka lewat pengeras suara.
Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mengendalikan suasana di tengah banyaknya warga desa yang meninggal dunia.
“Sebab kami berpandangan bawah tidak semua warga desa yang meninggal itu karena gejala atau terpapar Covid-19, sekarang musim pancaroba banyak penyakit bawaan lain di luar Covid-19,” kata Fathor Rohman, Jumat (23/7).
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut mengungkapkan, banyaknya masyarakat desa yang sakit, tidak sedikit di antaranya mendadak panik ketika mendengar siaran orang meninggal. Akibatnya psikologis masyarakat yang sakit mendapat tekanan batin, karena disuguhkan informasi banyaknya orang meninggal.
“Untuk memberitahu sanak keluarga dan tetangga sekitar, bisa dengan menggunakan handphone atau disebarluaskan melalui pesan singkat ucapan bela sungkawa,” sarannya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pamekasan Syafiuddin mengungkapkan, larangan tersebut bukan dalam bentuk aturan yang mengikat. Kebijakan yang dibuat itu hanya sebagai saran untuk mengantisipasi warga yang panik akibat banyaknya orang meninggal.
“Bukan berarti kami melarang ini, bacaan selawat dan azan juga dilarang, tidak. Sebisa mungkin orang meninggal tidak usah diumumkan lewat pengeras suara masjid, cukup disampaikan lewat telepon demi menjaga ketenangan masyarakat,” ujarnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memberi imbauan kepada masyarakat agar saling bahu-membahu dalam menegakkan protokol kesehatan. Artinya masyarakat diharapkan dapat menyadari aturan pandemi Covid-19 yang sudah ditetapkan pemerintah.
Sekedar informasi, saat ini banyak warga desa di Kabupaten Pamekasan meninggal dunia.
Fenomena ini hampir menyebar di seluruh wilayah. Bahkan di salah satu desa, warga meninggal sudah mencapai kurang lebih 50 orang dalam dua pekan.
Beberapa dari mereka meninggal tanpa disertai penyakit, seperti kelelahan. Namun sebagian ada pula yang mendadak sesak kemudian meninggal dunia.
Menyikapi peristiwa tersebut anggota DPRD Pamekasan Ali Maskur sudah meminta pemerintah daerah agar menurunkan ahli untuk mengkaji peristiwa banyaknya orang desa meninggal.
“Jika ada peristiwa di luar nalar, pemerintah sebenarnya bisa menurunkan tim dari perguruan tinggi untuk meneliti tentang pandemi dan cara mengantisipasinya,” kata Maskur.
Menurutnya, persoalan kematian di tengah pandemi tidak cukup dengan masalah spiritual. Pemerintah harus berikhtiar dengan cara hal-hal yang ilmiah.
“Karena kalau membaca beberapa informasi, hampir di semua desa angka kematian cukup melonjak drastis. Bahkan angka kematian di Pamekasan bisa jadi melebihi Bangkalan kemarin,” ujarnya.
ZUL
