Penanews.id, KUDUS– Epidemolog dari Griffith University Dicky Budiman menyoroti turunnya empat kompi pasukan gabungan TNI-Polri ke klaster Covid-19 di Kudus, Jawa Tengah.
Dicky melihat pemerintah kurang melakukan pendekatan yang lebih humanis kepada masyarakat agar lebih siaga menghadapi pandemi ini.
“Masyarakat jangan sampai dibuat sampai seperti takut. Ada TNI-Polri bukan berarti mau Perang. Jadi harus dalam pendekatan yang humanis,” kata Dicky saat dihubungi, Selasa, 8 Juni 2021.
Dicky mengatakan langkah pengerahan personel gabungan ini perlu dievaluasi lagi. Meski ia tak menentang langkah ini, namun efektivitas personel TNI-Polri dalam penanganan Covid-19 di daerah perlu dirumuskan lagi.
Untuk bisa melakukan pendekatan secara lebih humanis, Dicky menyebut warga sipil akan lebih efektif digunakan ketimbang personel TNI-Polri. Apalagi, ia mengatakan 80 persen kasus Covid-19 di Indonesia terjadi di rumah.
Pengerahan semacam ini, Dicky mengatakan masyarakat cenderung takut dan memilih tak melapor.
“Yang rugi kita sendiri. Kasus membesar, kematian meningkat. Yang tak terdeteksi lebih meningkat. Jadi ini yang perlu dikelola dalam suatu strategi pendekatan yang humanis dan meminimalisir dampak yang sifatnya kontraproduktif. Dalam hal ini ya mencegah stigma,” kata Dicky.
Dicky mengatakan efektivitas menekan kasus Covid-19 tak terkait jumlah TNI-Polri di lapangan. Yang terpenting tracing, testing, pembatasan 5M, dan ditambah vaksinasi. Selama ini, pengerahan personel TNI-Polri ia nilai tak banyak mendorong proses ini berjalan.
Ia mencontohkan dalam tracing. Sejak PPKM skala mikro, TNI setingkat Babinsa telah diturunkan untuk ikut membantu tracing. Namun Dicky melihat hal ini tak efektif berjalan di lapangan.
“Bicara tracing itu ada kemampuan teknis khusus, kemudian juga ada skill masalah komunikasi, termasuk di sini bicara keberhasilan tracing itu ada trust, ada pendekatan yang lebih humanis itu,” kata Dicky.
Dicky memahami bahwa saat pengerahan personel TNI – Polri juga tak terlepas dari kurangnya sumber daya manusia di daerah. Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah menciptakan sistem yang lebih sederhana.
“Keterbatasan SDM ini harus ditutup bukan dengan mengerahkan orang, tapi sistemnya disederhanakan tapi efektif efisien,” kata Dicky.
Sumber: tempo.co
