• Redaksi
  • Pedoman
  • Hubungi
  • Karir
  • Iklan
  • Policy
  • Disclaimer
Kamis, 22 Januari 2026
Penanews.id
  • Nasional
  • Nusantara
  • Madura
  • Jatim
  • Wisata & Kuliner
  • Olahraga
  • Tekno
  • Ekonomi
  • Opini
  • Jepret
Tidak ditemukan
Lihat Semua
  • Nasional
  • Nusantara
  • Madura
  • Jatim
  • Wisata & Kuliner
  • Olahraga
  • Tekno
  • Ekonomi
  • Opini
  • Jepret
Tidak ditemukan
Lihat Semua
Penanews.id
Tidak ditemukan
Lihat Semua
Beranda Nasional

Johan Budi Minta Mendagri Tak di Reshuffle

  • Senin, 29 Juni 2020 13:06
FacebookTwitterWhatsApp
Johan budi
Kartun Johan Budi dari Inilah.com

Penanews.id, JAKARTA – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Johan Budi Sapto Pribowo menanggapi rencana Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat mengirim surat teguran kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Baca Juga:

Apa itu ‘Dewan Kolonel’? Yang Dibentuk Untuk Menyokong Pencapresan Puan Maharani

Keputusan Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Pecat ASN, Bertentangan dengan PP

Teguran itu akan dilayangkan karena Yasonna dua kali tak menghadiri dua kali undangan Komisi II DPR untuk membahas Perpu Pilkada 2020.

Johan berkelakar agar Komisi II sekaligus meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak me-reshuffle Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Jika Komisi II menyimpulkan ada surat teguran kepada Menkumham melalui Presiden, melalui lembaga DPR tentu saja, saya usul, kita juga usul agar Pak Mendagri ini tidak di-reshuffle,” kata Johan dalam pembukaan rapat kerja, Senin, 29 Juni 2020.

Ucapan Johan disambut tawa dan tepuk tangan sejumlah anggota Komisi II. “Soalnya saya denger akan ada reshuffle,” kata mantan juru bicara Presiden Jokowi di periode pertama ini.

Isu reshuffle kabinet mencuat setelah video pernyataan Presiden Jokowi dalam rapat paripurna kabinet 18 Juni lalu diunggah di kanal resmi Sekretariat Presiden pada Ahad kemarin, 28 Juni.

Jokowi memberi peringatan keras kepada kabinetnya terkait penanganan Covid-19. Ia bahkan berujar tak segan mengambil langkah luar biasa, termasuk membubarkan lembaga atau merombak kabinet.

Adapun Johan Budi sebelumnya termasuk salah satu dari sejumlah anggota Komisi II DPR yang mengkritik absennya Menkumham dalam rapat kerja tersebut. Menurut Johan, persoalannya bukan pada wajib tidaknya Menkumham hadir, tetapi menyangkut komitmen pemerintah serta wibawa Komisi II.

“Kita ini tidak punya wibawa kalau dilecehkan seperti ini, tidak ada kejelasan,” ujar Johan.

Johan pun mengingatkan bahwa yang meminta penundaan pilkada serentak menjadi 9 Desember 2020 adalah pemerintah. Jika pemerintah tak berkomitmen, ia mengusulkan Komisi II bersikap tegas terkait penundaan pilkada itu.

“Nanti kalau tidak juga hadir, kalau lihat suratnya Pak Menkumham enggak mau hadir, apakah nanti ada keputusan soal penundaan 9 Desember tadi,” ujar legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur VII ini kepada  Tempo.co

(EMBE)

Tags: DPRJohan budiMendagri tito karnavianYasonna Laoly
129
Dilihat
FacebookTwitterWhatsApp

Berita Terkait

Bencana Uji Solidaritas Bangsa, Hasani bin Zuber: 4 Pilar Kebangsaan Harus Hadir Nyata

Bencana Uji Solidaritas Bangsa, Hasani bin Zuber: 4 Pilar Kebangsaan Harus Hadir Nyata

1 bulan yang lalu
6
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah Resmikan SAS Center UTM, Dorong Olahraga Madura Lebih Maju

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah Resmikan SAS Center UTM, Dorong Olahraga Madura Lebih Maju

2 bulan yang lalu
24
Komnas HAM: Proyek Strategis Nasional Perlu Tinjauan Ulang Demi Perlindungan Masyarakat Adat

Komnas HAM: Proyek Strategis Nasional Perlu Tinjauan Ulang Demi Perlindungan Masyarakat Adat

2 bulan yang lalu
30
Aba Syafi Ceritakan Sosok Muhammad Tabrani, Siapa Dia?

Aba Syafi Ceritakan Sosok Muhammad Tabrani, Siapa Dia?

3 bulan yang lalu
16
Dampingi Presiden Prabowo, Menteri Ekraf Terima Presiden Macron di Borobudur

Dampingi Presiden Prabowo, Menteri Ekraf Terima Presiden Macron di Borobudur

8 bulan yang lalu
51
Anggota MPR RI Hasani bin Zuber Tekankan Peran Mahasiswa Jaga Empat Pilar Kebangsaan di Era Digital

Anggota MPR RI Hasani bin Zuber Tekankan Peran Mahasiswa Jaga Empat Pilar Kebangsaan di Era Digital

8 bulan yang lalu
31
Berikutnya
PDIP Usul RUU HIP jadi PIP

PDIP Usul RUU HIP jadi PIP

  • Redaksi
  • Pedoman
  • Hubungi
  • Karir
  • Iklan
  • Policy
  • Disclaimer

© 2019 @Penanews.id All Rights Reserved

  • Nasional
  • Nusantara
  • Madura
  • Jatim
  • Wisata & Kuliner
  • Olahraga
  • Tekno
  • Ekonomi
  • Opini
  • Jepret

© 2021 Penanews.id All right reserved.