Penanews.id, BANGKALAN- Perkembangan politik yang kian mengedepankan sentimen identitas dalam beberapa tahun terakhir mendorong Anggota MPR RI Hasani bin Zuber untuk menyuarakan pentingnya merawat kebinekaan dan kedewasaan berdemokrasi.
Baca Juga:
Dalam sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kabupaten Bangkalan, Ia mengingatkan bahwa perbedaan suku, agama, ras, maupun pilihan politik sejatinya adalah kekayaan bangsa, bukan alat untuk memecah belah.
“Indonesia lahir dari keberagaman. Jika perbedaan dijadikan senjata politik, maka yang terancam bukan hanya kualitas demokrasi, tetapi juga integrasi dan persatuan nasional itu sendiri,” tegas Hasani, 9 Desember 2025.
Ia menegaskan bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukanlah sekadar slogan yang terpajang di lambang negara, melainkan prinsip hidup berbangsa yang harus dihidupi dalam praktik sehari-hari.
Dalam konteks demokrasi, perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar dan sehat, asalkan disikapi dengan kedewasaan, mengedepankan etika, serta saling menghormati.
“Demokrasi tanpa kedewasaan hanya akan melahirkan kebisingan yang memecah-belah, bukan solusi yang memajukan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hasani menekankan bahwa Empat Pilar Kebangsaan—Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika—berfungsi sebagai pagar pengaman agar dinamika demokrasi tidak kebablasan dan mengarah pada disintegrasi.
Pancasila, sebagai fondasi, menanamkan nilai-nilai toleransi dan keadilan sosial. UUD 1945 menjadi rujukan hukum tertinggi yang mengatur kehidupan berbangsa secara adil. Sementara itu, NKRI adalah kesepakatan final bentuk negara yang harus dipertahankan bersama-sama.
“Berbeda pilihan politik adalah hak setiap warga negara, itu sah dan dilindungi. Namun, menggunakan perbedaan itu untuk merusak tali persaudaraan, menyebar kebencian, atau menebar permusuhan adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat kebangsaan yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa,” terangnya.
Melalui penegasan ini, Hasani berharap masyarakat dapat semakin menyadari bahwa merawat kebinekaan dan mengedepankan kedewasaan dalam berdemokrasi bukan hanya tanggung jawab elite politik, tetapi juga kewajiban setiap anak bangsa untuk menjamin keutuhan dan masa depan Indonesia.
EMbe
