Penanews.id, BANGKALAN- Sebanyak 18 DAM yang mengalami kerusakan dan tidak layak di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur diajukan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Harapannya, Pemerintah Kabupaten Bangkalan dapat bantuan dana hibah dari BNPB melalui program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Rizal Morris mengatakan, 18 DAM tersebut dalam kondisi rusak akibat bencana alam (banjir). Atas dasar itu, pihaknya mengajukan bantuan ke PNPB.
“Kami berharap mendapatkan alokasi bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana itu. Karena kami telah melakukan penyusunan kajian tentang resiko bencana jika DAM itu tidak diperbaiki,” ucap dia. Jumat, 28 Januari 2022.
Rizal menguraikan 18 titik DAM tersebut diantaranya, DAM Budduk di Desa Mecajah Kecamatan Tanjung Bumi, DAM Batokorogan di Desa Batokorogan Kecamatan Kokop, DAM Bindang Desa di Banteyan Kecamatan Klampis.
DAM Paorampak di Desa Alas Kembang Kecamatan Burneh, DAM Patonaan di Desa Binoh Kecamatan Burneh, DAM Sumber Gening di Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal, DAM Glisgis di Desa Glisgis Kecamatan Modung, DAM Sepulu di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu, DAM Kabanan di Desa Banangkah Kecamatan Burneh.
Ada juga DAM Petapan di Desa Petapan Kecamatan Tragah, DAM Korot di Desa Korot Kecamatan Labang, DAM Glagga di Desa Glagga Kecamatan Arosbaya,
DAM Jambu di Desa Jambu Kecamatan Burneh, DAM Lamkajang di Desa Planggiran Kecamatan Tanjung Bumi, DAM Banyior di Desa Banyior Kecamatan Sepulu.
DAM Petrah di Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah, DAM Tagungguh di Desa Tagunngguh Kecamatan Tanjung Bumi, DAM Sumber Pettong di Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah.
Selain Rehabilitasi DAM, Pemkab juga mengajukan Plengsengan sungai Desa Kelbung Kecamatan Sepulu serta Tangkis Laut Desa Bumi Anyar. Secara keseluruhan ada 46 titik lokasi yang terdiri dari Tembok Penahan Jalan, Perbaikan Jembatan dan Rehabilitasi jalan rusak.
Sementara Kepala Dinas PUPR Bangkalan Wildan Yulianto mengatakan, postur anggaran APBD sendiri tidak memungkinkan untuk memperbaiki 46 titik tersebut.
“Tidak memungkinkan untuk dibiayai oleh APBD maka kita mengajukan proposal kepada pemerintah pusat,” tandas dia.
Syah
