penanews.id, SAMPANG — Ikatan Mahasiswa Progresif (IMPRES) Sampang Malang Raya menyatakan dukungan terhadap gerakan masyarakat yang menuntut percepatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
Dalam keterangan resminya, Wakil Ketua Umum IMPRES, Komarul Holid, menilai bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang belum memberikan kepastian soal jadwal Pilkades.
Kondisi itu, kata dia, menciptakan ketidakpastian politik di tingkat desa dan memperlemah praktik demokrasi masyarakat akar rumput.
“Jika pemerintah bekerja dengan baik, jujur, dan adil, tentu tidak akan ada aksi turun ke jalan. Gerakan rakyat muncul karena suara mereka tidak lagi didengar oleh penguasa,” ujar Komarul Holid, Minggu (2/11/2025).
IMPRES juga menyoroti dugaan adanya intervensi politik dalam penundaan Pilkades. Mereka menilai, sebagian unsur eksekutif maupun legislatif di Sampang diduga telah dijadikan alat kepentingan kelompok tertentu. Situasi ini, menurut mereka, berpotensi memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap netralitas penyelenggara pemerintahan daerah.
Meski mendukung aspirasi warga, IMPRES menegaskan penolakannya terhadap tindakan anarkis dalam bentuk apa pun. Mereka menilai, aksi masyarakat harus tetap dijalankan secara bermartabat dengan menjunjung tinggi hukum, etika, dan kemanusiaan.
“Masyarakat dan mahasiswa hadir bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Kami berdiri bersama rakyat, bukan bersama kekuasaan,” tegas Komarul.
Atas situasi tersebut, IMPRES Malang Raya menyerukan agar Pemkab Sampang, DPRD, dan seluruh pihak terkait membuka ruang dialog yang transparan. Langkah itu dianggap penting agar konflik sosial akibat penundaan Pilkades dapat diselesaikan dengan cara yang demokratis dan berkeadilan.
IMPRES juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi rakyat, menjaga semangat demokrasi desa, serta menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik jangka pendek.
YUNK
