SUMENEP – Setelah Dewan Pendidikan Kabupaten (DPK) Sumenep melayangkan surat undangan kedua dalam Rapat Koordinasi, akhirnya Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep bersedia hadir ke Sekretariat Dewan Pendidikan. Namun, Kepala Disdik, Agus Dwi Saputra, tidak bisa hadir. Informasinya, sedang sakit.
Hadir dalam Rapat Koordinasi dari Dinas Pendidikan, Senin 7 November 2022, Sekretaris Disdik Sunaryanto, Kabid Pendidikan Sekolah Dasar, Ardiansyah, Kabid SMP Fatimah, Kabid Paud dan PNF, Bherta, Kabid GTK Sunarto. Sementara, Dewan Pendidikan dihadiri Ketua DPK Sumenep, Mulyadi, Sekretaris Amir Syarifuddin, Wakil Sekretaris Busri, Bendahara Ahmad Nawawi. Sedangkan anggota DPK, Dr. Slamet, Dr. M Ridwan, Achmad Junaidi, Slamet Wahedi.
Sekretaris Dinas Pendidikan Sumenep, Sunaryanto menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa hadir dalam undangan pertama. Alasannya, surat yang dari Dewan Pendidikan teledor di staf dan tidak segera tersampaikan kepada Kepala Disdik Sumenep.
”Mohon maaf atas keteledoran kami dari Dinas Pendidikan. Namun, kami tetap berkomitmen bersama DPK Sumenep untuk membenahi dan mengembangkan pendidikan di Kabupaten Sumenep ke depan yang lebih baik,” ujar Sekretaris Disdik, Sunaryanto, mewakili Kepala Disdik Sumenep, Agus Dwi Saputra.
Kabid Pendidikan Sekolah Dasar Disdik, Ardiansyah mengatakan, saat ini Dinas Pendidikan untuk SD tengah mengodok program literasi dengan cara mendatangi sekolah binaan. Bahkan, diakuinya, akan dibuat buku selayang pandang terkait dengan potensi, kekayaan daerah dari masing-masing sekolah di daerah.
”Selain itu, akan kita buatkan kompetesi antar siswa untuk kelas awal. Mulai dari kelas 1 hingga kelas 3. Selama ini, kompetesi hanya dilaksanakan kepada siswa tingkat sekolah kelas akhir baik kelas 5 atau kelas 6,” ujarnya memulai perbincangan dengan DPK Sumenep.
Sementara, Kabid GTK Sunarto mengaku akan terus berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang terpapar radikalisme. Kasus Kepala Sekolah di Manding yang telah dijemput oleh Densus 88, tetap menjadi perhatian khusus dari Dinas Pendidikan.
”Harapannya, tidak akan ada lagi para guru maupun kepala sekolah yang terpapar radikalisme atau faham-faham yang bertentangan dengan Pancasila,” tegasnya.
Sementara, Anggota Dewan Pendidikan Sumenep, Slamet Wahid, meminta kepada Dinas Pendidikan agar tidak menungggu korban berikutnya yang terpapar radikalisme untuk melakukan pembinaan.
”Jangan menunggu korban lebih banyak. Sekarang, satu orang saja yang terpapar radikalisme, sudah membuat kekhawatiran di masyarakat,” tegasnya.
Juru Bicara Dewan Pendidikan Sumenep, Achmad Junaidi, minta Dinas Pendidikan harus benar-benar serius dalam pengabdian untuk membangun Dinas Pendidikan. Koordinasi dengan Dewan Pendidikan harus dilakukan dengan intent.
”Ketika kami meminta data ke Dinas Pendidikan adalah untuk membenahi bersama tentang pendidikan di Sumenep. Jangan bertele-tele ketika kami meminta data,” tandas Achmad Junaidi dengan tegas.
SRI
