Penanews.id, SUMENEP – Penangkapan tiga orang warga terduga terlibat jaringan terorisme oleh Tim Datasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri di Sumenep, Jawa Timur, Jumat (28/10/2022) mendapatkan perhatian dari berbagai pihak.
Pasalnya, salah seorang dari tiga orang terduga teroris yang ditangkap itu, merupakan seorang guru di salah satu sekolah dasar negeri di Kecamatan Manding. Hal tersebut tentunya menjadi persoalan krusial, mengingat dunia pendidikan merupakan wadah pembentukan generasi muda.
Untuk mengantisipasi meluasnya paham terorisme di dunia pendidikan, Dewan Pendidikan (DP) Sumenep bergerak cepat melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep. Namun, dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang direncanakan Rabu, 02 November 2022, tidak ada satu pun perwakilan dari Disdik yang hadir dan tanpa konfirmasi.
Untuk diketahui, Surat undangan nomor 053/S-DPKS/X/2022, ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Sumenep dalam rangka rapat koordinasi. Beberapa hal yang harus dipersiapkan Disdik, antara lain, Data Lembaga, Data Tendik, data siswa dan data Kependidikan lainnya. Progress report Program Disdik TA 2022, dan Master Plan Dinas Pendidikan Tahun 2023.
”Banyak persolanan yang sebenarnya penting untuk dibicarakan dengan Dinas Pendidikan. Lebih-lebih Penangkalan oknum guru yang diduga terlibat teroris, harus segera disikapi dengan serius. Karena hal itu menunjukkan, penetrasi teroris sudah masuk ke jantung peradaban kita,” ujar Ketua DP Sumenep, Mulyadi, Rabu (2/11/2022).
Karena itu, lanjut Mulyadi, pihaknya bersama stakeholder pendidikan ingin berkoordinasi untuk melakukan upaya-upaya dalam menangkal paham terorisme di dunia pendidikan.
“Ini persoalan serius. Kita tidak bisa main-main. Kemendikbud menekankan profil pelajar Pancasila, tapi jika gurunya terpapar paham radikal, terjangkiti terorisme, akan sia-sia,” jelasnya.
Rapat koordinasi yang diagendakan hari ini, Rabu, pukul 10.00-selesai, ternyata tidak berjalan lancer dan maksimal. Karena Dinas Pendidikan sampai pukul 12.00 tidak hadir dan tanpa pemberitahuan.
“Semuanya kita undang. Kepala dinas pendidikan, sekretaris, dan para kabid kita undang semua. Tapi, sayangnya mereka tidak hadir. Padahal ini persoalan krusial dan urgen untuk dirumuskan langkah-langkah preventif,” tandasnya.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris DP Sumenep, Amir Syarifuddin. Menurutnya, ketidak hadiran Dinas Pendidikan tentunya menjadi catatan tersendiri bagi pihaknya.
“Ini preseden buruk. Persoalan teroris persoalan serius. Kita ingin tahu, seperti apa langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk menangkal terorisme ini. Eh, pihak Disdik tidak hadir tanpa pemberitahuan,” tandasnya.
Karena itu, jelas Amir, pihaknya akan melayangkan kembali surat undangan koordinasi kedua denga tembusan kepada Bupati Sumenep.
“Ya, kita tetap akan melakukan koordinasi ulang dengan Disdik, sekaligus akan memberikan laporan pada bupati perihal langkah cepat yang perlu diambil untuk mengantisipasi terorisme ini,” tututpnya.
SRI
