Penanews.id, SURABAYA- Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melantik 16 kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah), di Surabaya (28/7/2021). Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Jawa Timur menilai hal itu sudah biasa menurut regulasi.
Menurut Moch. Azis, Anggota F-PAN DPRD Jawa Timur, hal ini merupakan salah satu rekomendasi para dewan untuk perbaikan Jawa Timur, yang selama ini kesannya dilakukan setengah-setengah. Tapi kalau ada perbaikan kinerja, tentu tidak ada alasan hukum untuk melakukan interpelasi.
“Alhamdulillah, akhirnya gubernur menetapkan pimpinan OPD. Ada 16 kepala OPD yang dilantik hari ini ya,” kata anggota F-PAN Jatim, Moch. Azis (28/7/2021).
Menurutnya, sudah sekitar 4 bulan OPD-OPD tersebut dipimpin oleh Plt, oleh karena itu adanya pelantikan ini merupakan sebuah keharusan menurut aturan yang berlaku supaya pemerintahan berjalan dengan maksimal.
“Apalagi dalam situasi sekarang, diperlukan terobosan besar untuk mengejar ketertinggalan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19,” imbuhnya.
Anggota legislatif Jawa Timur dari Dapil Jatim XIV (Madura) itu berharap, pelantikan pejabat definitif bukan hanya sekadar untuk menggugurkan kewajiban.
Menurutnya, penempatan pejabat harus yang berkualitas, sesuai amanat reformasi birokrasi, jangan sampai pelayanan terhadap rakyat dikesampingkan.
“Jangan terkesan pelantikan kepala OPD hanya menggugurkan kewajiban, tapi Pemprov melupakan pelayanan rakyat,” tegas Azis.
Ia juga menyampaikan, pihaknya telah menyusun Raperda soal perubahan RPJMD untuk menata langkah strategis membangun Jawa Timur pasca pandemi.
“Kebetulan setelah ini kami juga menyusun Raperda soal perubahan RPJMD yang bisa menata langkah strategis membangun Jawa Timur pasca pandemi,” pungkas Azis.
Red
