Penanews.id, SAMPANG – Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial untuk Kabupaten Sampang akan segera dicairkan dalam waktu dekat ini.
Kabar gembira bagi 21 ribu penerima BST di Kabupaten Sampang ini disampaikan Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sampang M. Fadli.
“BST yang segera cair ini adalah BST tahap ke 14 dan 15,” katanya kepada penanews.id, Sabtu, 24 Juni 2021.
Menurut Fadli nominal bansos tunai adalah Rp 300 ribu. Karena langsung cair dua tahapan, tiap penerima akan menerima Rp 600 ribu.
Untuk mencegah kerumunan mengingat saat ini masih dalam masa PPKM darurat, BST bisa dicairkan lewat di masing-masing kecamatan atau langsung perdesa.
“Untuk BST sudah seminggu yang lalu pos menginformasikan terkait teknis pembayarannya. Bagaimana caranya agar tidak menimbulkan kerumunan atau penumpukan masa, biasanya kita atur misalnya perdesa dan sebagainya”. Ungkap Fadli.
Disinggung masalah KPM yang bermasalah, pihaknya mengaku sudah melakukan evaluasi rutin secara berkala sesuai dengan instrukti Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Bahwa data KPM harus sesuai, baik Nomor Kepala Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga nomor anggota keluarga.
“Setiap hari kita selalu melakukan perbaikan mas, artinya semua data harus padan. Baik Nomor Keluarga, maupun nomor NIK-nya dan proses verifikasi ini kita sudah terkoneksi dengan Catatan Sipil (Capil). Bahwa ada beberapa (KPM) yang tidak ditemukan datanya, sekarang sudah keluar dari Capil. Kemudian kita verifikasi lagi ke lapangan, bener tidak ini orangnya masih ada,” Imbuhnya.
M. Fadli juga menjelaskan bahwa penerima BST ini tidak ada keharusan melakukan vaksinasi terlebih dahulu sebelum melakukan pencairan seperti halnya bagi penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Sampang.
Walaupun demikian, dirinya tetap berharap masyarakat harus sadar bahwa vaksin ini adalah sebagai filter bagi kita untuk terhindar dari virus corona.
“Tidak, saya tidak bisa seperti itu. Karena kebijakan ini kan dari pusat mas. Yang berhak membayar adalah kementrian sehingga kebijakan ini harus keluar dari kementrian. Dan saya tidak ingin ada permasalahan baru nantinya. Tapi, saya berharap masyarakat harus sadar sendiri kalau vaksin ini merupakan bentuk filter kita bahwa dengan demikian (divaksin) 60% lebih aman dari paparan Covid-19 daripada yang tidak divaksin,” terang Fadli.
YON
