• Redaksi
  • Pedoman
  • Hubungi
  • Karir
  • Iklan
  • Policy
  • Disclaimer
Kamis, 10 Juli 2025
Penanews.id
  • Nasional
  • Nusantara
  • Madura
  • Jatim
  • Wisata & Kuliner
  • Olahraga
  • Tekno
  • Ekonomi
  • Opini
  • Jepret
Tidak ditemukan
Lihat Semua
  • Nasional
  • Nusantara
  • Madura
  • Jatim
  • Wisata & Kuliner
  • Olahraga
  • Tekno
  • Ekonomi
  • Opini
  • Jepret
Tidak ditemukan
Lihat Semua
Penanews.id
Tidak ditemukan
Lihat Semua
Beranda Jatim

Naskah Baru Omnibus Law Bertambah Halaman Namun Ada Pasal yang Hilang

  • Jumat, 23 Oktober 2020 15:46
FacebookTwitterWhatsApp

penanews.id, JAKARTA – Naskah undang-undang Cipta Kerja yang dimiliki Sekretariat Negara ternyata berbeda jumlah halamannya dengan versi DPR.  Sekretariat Negara memiliki naskah dengan jumlah 1.187 halaman, berbeda dengan versi DPR sebanyak 812 halaman.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan naskah UU Cipta Kerja yang disiapkan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) sama dengan naskah yang disampaikan oleh DPR kepada presiden.

“Sebab, naskah yang sama, yang diformat pada ukuran kertas yang berbeda, dengan margin yang berbeda dan font yang berbeda, akan menghasilkan jumlah halaman yang berbeda,” kata Pratikno dalam keterangannya, Kamis (22/10).

Baca Juga:

. . .

Sebelum diberikan kepada presiden, lanjut dia, Kementerian Setneg memeriksa hal teknis dan mengubah format sehingga beleid tersebut dapat siap untuk diundangkan. Setiap naskah UU yang akan ditandatangani presiden dibuat dalam format dengan ukuran yang baku.

Perbaikan teknis yang dilakukan Setneg seperti salah ketik (typo) dan lain-lain. Pratikno mengatakan perbaikan pun atas persetujuan pihak DPR, yang dibuktikan dengan paraf Ketua Baleg.

Selain penambahan halaman, ternyata ada pasal yang hilang dari naskah yang dikeluarkan Setneg. Pada naskah versi DPR terdapat Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang masuk dalam bagian Paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, dalam versi Setneg, Pasal 46 tersebut hilang.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan Pasal 46 yang hilang tersebut seharusnya memang dihapus dari UU Ciptaker karena terkait tugas Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas. “Jadi kebetulan Setneg yang temukan. Jadi, itu seharusnya memang dihapus, karena itu terkait dengan tugas BPH Migas,” kata Supratman dikutip dari beberapa media.

Mengutip dari katadata.co.id, Supratman menjelaskan awalnya pemerintah mengusulkan pengalihan kewenangan penetapan toll fee dari BPH Migas ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, DPR menolak usulan tersebut dalam pembahasan di Panitia Kerja RUU Ciptaker Baleg DPR.

Pasal 46 dalam UU Cipta Kerja dalam versi DPR ini terdiri dari beberapa ayat, yakni: ayat (1) berbunyi: Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

Ayat (2) berbunyi: Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah Pusat dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri. Ayat (3) menjelaskan tugas Badan Pengatur. EMBE

Tags: naskah baru cipta kerjapasal hilang omnibus law
27
Dilihat
FacebookTwitterWhatsApp

Berita Terkait

Warga Surabaya Curi Motor Kabur ke Bangkalan, Ditangkap di Suramadu

Warga Surabaya Curi Motor Kabur ke Bangkalan, Ditangkap di Suramadu

2 minggu yang lalu
30
Di Acara Halal Bihalal IKAMA, H. Rawi: Mari Bersatu Bangun Madura

Di Acara Halal Bihalal IKAMA, H. Rawi: Mari Bersatu Bangun Madura

3 bulan yang lalu
39
Jaring Ketua Baru, IKAMA Jawa Timur Gelar Muswil dan Rakerwil

Jaring Ketua Baru, IKAMA Jawa Timur Gelar Muswil dan Rakerwil

3 bulan yang lalu
71
PKD II PAC GP Ansor Blega Resmi Dibuka, Begini Harapan Ketua PC GP Ansor Bangkalan

PKD II PAC GP Ansor Blega Resmi Dibuka, Begini Harapan Ketua PC GP Ansor Bangkalan

5 bulan yang lalu
123
Cara Anggota DPRD Jatim Indriani Mariska Dukung Pendidikan Guru Ngaji di Sampang

Cara Anggota DPRD Jatim Indriani Mariska Dukung Pendidikan Guru Ngaji di Sampang

5 bulan yang lalu
41
Dukung Kebijakan Sekolah Libur Selama Ramadan, Indriani : Murid Tetap Harus Produktif

Dukung Kebijakan Sekolah Libur Selama Ramadan, Legislator Jatim, Indriani : Murid Tetap Harus Produktif

6 bulan yang lalu
41
Berikutnya
Bawa Poster ini, Siswa yang Ikut Demo Omnibus Law Ditangkap

Bawa Poster ini, Siswa yang Ikut Demo Omnibus Law Ditangkap

  • Redaksi
  • Pedoman
  • Hubungi
  • Karir
  • Iklan
  • Policy
  • Disclaimer

© 2019 @Penanews.id All Rights Reserved

  • Nasional
  • Nusantara
  • Madura
  • Jatim
  • Wisata & Kuliner
  • Olahraga
  • Tekno
  • Ekonomi
  • Opini
  • Jepret

© 2021 Penanews.id All right reserved.