Penanews.id,BANGKALAN- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bangkalan menegaskan pentingnya melihat isu pemerataan pembangunan jalan dan kualitas proyek infrastruktur secara komprehensif dan berbasis data.
Pernyataan ini disampaikan menanggapi berbagai kritik dari sejumlah fraksi di DPRD terkait pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Bangkalan, Suyitno, menjelaskan bahwa pembangunan daerah merupakan hasil kerja bersama antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, hubungan yang terjalin selama ini bersifat saling menguatkan, termasuk dalam fungsi pengawasan.
“Pengawasan harus dilakukan berdasarkan hal yang bersifat mendesak dan sesuai aturan, bukan karena suka atau tidak suka,” ujarnya.
Ia juga menanggapi pandangan yang menyebut capaian sektor kesehatan hanya sebagai polesan. Menurutnya, penghargaan yang diraih rumah sakit dan Dinas Kesehatan tidak terlepas dari sinergi pengawasan DPRD, khususnya Komisi IV, dengan mitra kerja di lapangan.
Terkait pemerataan pembangunan jalan, Suyitno mengungkapkan bahwa dari total 55 ruas jalan kabupaten—yang bertambah dari 53 ruas setelah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK)—sebanyak 46 ruas merupakan usulan pokok pikiran (pokir) DPRD. Sementara itu, 9 ruas lainnya berasal dari program prioritas Dinas PUPR.
Data tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa arah pembangunan infrastruktur juga sangat dipengaruhi oleh usulan legislatif.
“Mayoritas pembangunan jalan berasal dari usulan DPRD sendiri, sehingga pemerataan perlu dilihat secara menyeluruh dari proses perencanaan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut menjadi refleksi bahwa pemerataan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari peran seluruh anggota DPRD dalam mengusulkan program melalui pokir masing-masing.
Selain itu, Fraksi PDIP juga menyoroti aspek kualitas proyek jalan. Suyitno mengungkapkan bahwa pada 2025 terdapat tiga proyek jalan yang sempat ditolak oleh Dinas PUPR karena dinilai belum memenuhi standar.
Namun, proyek tersebut tetap dilaksanakan setelah melalui komunikasi lanjutan dengan sejumlah catatan perbaikan teknis.
“Hal ini menunjukkan adanya proses evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.
Ia pun mendorong agar pengawasan lapangan, termasuk inspeksi mendadak (sidak), dilakukan secara objektif dan menyeluruh tanpa tebang pilih. Berdasarkan evaluasi, proyek dengan kualitas yang perlu perhatian justru banyak berasal dari usulan pokir.
Di sisi lain, Fraksi PDIP turut mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2025.
Menurut Suyitno, capaian tersebut tetap menunjukkan kinerja positif pemerintah daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp187 miliar.
“Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah masih mampu menunjukkan hasil yang nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Abdi
