Penanews.id, JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan tidak berminat memperpanjang masa jabatannya melalui penundaan Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodawardhani. Menurut Jaleswari, Jokowi taat terhadap konstitusi yang mengatur masa jabatan seorang presiden.
“Siapapun silakan saja berpendapat. Namun Presiden masih tetap sama sikapnya dalam memandang jabatan 3 periode maupun penundaan pemilu. Presiden selalu mengacu kepada konstitusi dan UU yang berlaku,” kata Jaleswari saat dihubungi, Ahad, 27 Februari 2022.
Walaupun Jokowi tegas menyatakan pihak yang menginginkan dirinya menjabat lebih dari periode sama saja dengan menampar wajahnya dan mencari muka, nyatanya usulan sudah menjadi bola liar. Wacana ini dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Wakil Ketua DPR itu mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda selama satu atau dua tahun. Ia mengaku usul itu terlintas olehnya usai menerima aspirasi said pelaku usaha mikro, pengusaha, dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan di Ruang Delegasi DPR, Nusantara III, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2022.
Dari masukan yang diterimanya, Muhaimin mengatakan para pelaku usaha dan ekonom memprediksi Indonesia akan mengalami momentum perbaikan ekonomi usai dua tahun pandemi Covid-19. Menurut dia, momentum tersebut tidak boleh terganggu dengan adanya pesta politik.
Ia menilai Pemilu selama ini kerap menyebabkan stagnasi ekonomi karena para pengusaha akan memilih sikap menunggu atau wait and see. Muhaimin juga menilai transisi kekuasaan akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi.
Terakhir, Pemilu juga dinilainya berpotensi menimbulkan konflik. Tiga kondisi ini, ujar Muhaimin, tidak baik untuk momentum perbaikan ekonomi. Sehingga, ia mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda.
“Saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun. Usulan ini nanti akan saya sampaikan ke pimpinan-pimpinan partai dan presiden,” ujar Muhaimin lewat keterangan tertulis, Rabu, 23 Februari 2022.
Ia juga mengklaim bahwa berdasarkan big data dari perbincangan di medsos, banyak masyarakat yang mendukungnya. Ia menyebut 60 persen setuju dan sisanya tak sepakat.
Setelah Cak Imin melontarkan wacana itu ke publik, terjadi pergolakan pro dan kontra. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerima aspirasi dari petani sawit di Siak, Pekanbaru yang meminta masa jabatan Jokowi diperpanjang. Lalu alih-alih memberikan edukasi tentang konstitusi kepada para petani, Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini justru setuju untuk menyampaikan usulan ke tingkat lebih lanjut.
“Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit,” kata Airlangga dalam keterangannya, Kamis, 24 Februari 2022.
Selain mengaku menerima aspirasi agar ada perpanjangan masa jabatan, Airlangga mengatakan ada petani yang meminta agar Jokowi menjadi tiga periode.
Sehari setelah Airlangga menyatakan hal tersebut, dukungan agar Pemilu 2024 ditunda juga datang dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan. Bahkan Zulkifli menyatakan akan segera mengomunikasikan usulan penundaan Pemilu 2024 kepada ketua partai politik lainnya. “Dalam konteks ini, PAN akan menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan, termasuk partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan elemen bangsa lainnya,” kata Zulkifli di DPR RI, Jumat, 25 Februari 2022.
Meski mendapat dukungan, usulan Muhaimin juga mendapat penentangan dari PKS, Demokrat, NasDem, hingga PDI Perjuangan. Menurut Ketua DPP Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi, jika Pemilu 2024 sampai diundur, maka UUD 1945 sebagai konstitusi yang mengatur soal Pemilu dan masa jabatan presiden bakal diobrak-abrik.
Menurut Teuku, pengubahan konstitusi tidak sepadan dengan tujuan para politikus yang ingin tujuan pribadinya tercapai. Selain itu, usulan tersebut dinilai tidak konsisten dengan UU Pemilu yang telah ditetapkan sebelumnya. “Usul perpanjangan masa kepresiden ini dengan cara membongkar UUD, sungguh tidak mempertimbangkan kehancuran lebih jauh dari rencana-rencana perbaikan demokrasi bangsa,” kata Teuku.
Mundurnya Pemilu 2024 yang diiringi dengan amandemen UUD 1945 tidak hanya akan berefek kepada jabatan presiden. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, mundurnya Pemilu menimbulkan efek domino ke jabatan MPR, DPR, DPD, DPRD, hingga menteri.
“Jika pemilu ditunda untuk 1-2 tahun, siapa yang jadi presiden, anggota kabinet (Menteri), dan anggota DPR, DPD, dan DPRD seluruh Indonesia, karena masa jabatan mereka semua berakhir pada September 2024,” ujar Zoelva dalam keterangannya, Ahad, 27 Februari 2022.
Eks Wakil Ketua Partai Bulan Bintang itu menjelaskan, dalam UUD 1945 tidak mengenal pejabat presiden. Menurut Pasal 8 UUD 1945, jabatan kepala presiden dan wakil presiden dapat digantikan oleh Pelaksana Tugas Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan, hanya jika presiden dan wapres berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan.
“Tetapi itu pun tetap jadi problem, karena jabatan Mendagri, Menlu dan Menhan berakhir dengan berhenti atau berakhirnya masa jabatan presiden dan wapres yang mengangkat mereka, kecuali MPR menetapkannya lebih dahulu sebagai pelaksana tugas kepresidenan,” kata Zoelva.
Sederet kerumitan lainnya juga bakal menyusul, jika aturan soal MPR diubah. Selain itu, Ketua MK periode 2013-2015 ini mengatakan dari segi alasan tidak ada alasan moral, etik, dan demokrasi menunda pesta demokrasi lima tahunan itu.
“Jadi persoalan begitu sangat rumit, maka jangan pikirkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan itu, karena hanya cari-cari masalah yang menguras energi bangsa yang tidak perlu. Jalankan yang normal saja, negara aman-aman saja,” kata Zoelva.
Pengamat Politik Universitas Paramadina Khoirul Umam menilai usulan menunda Pemilu 2024 muncul karena ada partai politik yang belum siap berkompetisi dalam Pilpres 2024. Ia menilai ketidaksiapan partai tersebut bisa jadi karena elektabilitas sosok yang ingin diusung dalam Pilpres 2024 relatif rendah.
Salah satu indikator yang bisa dilihat ialah hasil dari beberapa survei. “Secara kalkulasi politik praktis, sikap Ketua Umum PKB, Ketum Golkar, dan Ketum PAN ini sebenarnya merepresentasikan rendahnya kepercayaan diri mesin politik mereka dalam menghadapi Pemilu 2024,” kata Khoirul, Sabtu, 26 Februari 2022.
Menurut dia, rendahnya elektabilitas membuat mereka tidak yakin mampu berkompetisi dengan sosok-sosok yang berada di peringkat teratas dalam sejumlah survei. Khoirul menduga usulan menunda pemilu bagian dari cara mengulur-ulur waktu (buying time strategy).
Tujuannya agar partai tersebut punya waktu lebih lama untuk mengonsolidasi kekuatan sambil berupaya meningkatkan elektabilitas sosok yang akan diusung. “Skema buying time strategy jadi pilihan rasional bagi mereka,” kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (IndoStrategic) yang menyebut usulan menunda Pemilu 2024 merupakan ancaman serius bagi demokrasi.
Di survei lembaga Indikator Politik Indonesia pada Januari lalu, Muhaimin Iskandar hanya memperoleh elektabilitas 0,3 persen. Adapun Airlangga Hartarto hanya meraih 0,1 persen.
SUMBER: tempo.co
