Sekjen DPP PDIP Hasto ( foto: DPP fraksi PDI-P )
Penanews.id, JAKARTA-Sekjen DPP PDIP Hasto Menjelaskan ketegangan politik, akibat demokrasi bercita-rasa liberal kapitalistik yang selama ini diterapkan di Indonesia. Sistem politik, sistem kepartaian, dan sistem pemilu harus senafas dengan demokrasi Pancasila yang mengandung elemen pokok perwakilan, gotong royong, dan musyawarah, Jum’at (8/11/2019).
Dalam demokrasi Pancasila, Hasto Menegaskan hikmat kebijaksanaan untuk kepentingan bangsa dan negara harus di prioritaskan dibandingkan dengan kepentingan kelompok atau golongan, Pemilu langsung selama ini berbiaya mahal, memunculkan oligarki baru, kaum Peodalistik yang memiliki akses media yang luas, serta mereka yang mampu melakukan mobilisasi sumber daya berpeluang terpilih. Ucapnya,
PDI Perjuangan menanggapi positif gagasan Mendagri Tito Karnavian untuk melalukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pemilu langsung yang menyebabkan tingginya biaya pemilu, korupsi, dan lain sebagainya.
Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tereduksi menjadi demokrasi kekuatan kapital. Dalam perspektif inilah kritik Mendagri terasa begitu relevan. (8/11/2019),Ucap Hasto.
Sistem kaderisasi kepemimpinan PDI Perjuangan telah melakukan praktek politik untuk menyempurnakan demokrasi Pancasila di internal Partai, sistem yang harus dilalui oleh kader mampu melalui ujian psikotest, tes tertulis dan wawancara di dalam pemilihan pimpinan Partai di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Kami terapkan musyawarah tanpa voting agar memberikan kedewasaan dalam berpolitik, dan dipimpin oleh ideologi Pancasila, Ucapnya.
“Hasilnya sangat berkualitas kepemimpinan Partai di semua tingkatan semakin meningkat, berbiaya sangat murah, dan minim konflik.”
Hasto juga Menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar dengan corak dan tradisi demokrasi Pancasila yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Ucapnya, (RD)
