Penanews.id, BANGKALAN – Guru ngaji juga guru madrasah di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur sedang dilanda cemas. Ini setelah Pemkab Bangkalan mengusulkan penghapusan insentif mereka ke DPRD setempat.
Defisit APBD Bangkalan 2023 menjadi alasan dibalik rencana penghapusan insentif ini. Defisit itu terjadi karena efesiensi anggaran.
Di tengah kecemasan para guru itu, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, Lora Zainail Arifin meminta pemerintah daerah menimbang lagi rencana penghapusan insentif karena manfaatnya sangat besar.
“Program yang baik jangan sampai dihapus,” Katanya.
Menurut Ra Zen, program insentif guru ngaji dan nadin jangan dilihat semata program yang lahir dari janji politik. Tapi juga harus dilihat dari sisi kemamfaatannya. Jasa guru ngaji dan madrasah sangat besar. Merekalah yang meletakkan dasar aqidah kepada anak-anak.
Dan Guru ngaji dan pengajar di madrasah, kata Ra Zen, umumnya bukan orang berada dan tak dibayar. Mungkin sebagian besar juga bukan penerima bansos. Namun mereka selalu punya waktu untuk mengajar.
“Saya justru berharap insentifnya ditambah dan mendukung agar insentif ini menjadi program wajib, agar siapapun bupatinya programnya selalu ada,” Ujar dia.
Program insentif guru ngaji dan madrasah ini diberlakukan pertama kali pada 2018. Saat ini jumlah penerimanya mencapai 9300 an orang lebih. Anggaran insentif mencapai Rp 22,4 milliar pertahun.
Insentif ini bernilai Rp 200 ribu perbulan dan penyaluran nya setiap triwulan sebesar Rp 600 ribu perorang.
Wacana penghapusan insentif ini, memunculkan kembali isu tentang banyak guru ngaji abal-abal menerima bantuan. Koordinator Guru Ngaji Kecamatan Kota Bangkalan, Lukman Hakim menepis isu ini.
“Di awal-awal penyaluran, memang ada temuan orang-orang yang tidak layak menerima terdaftar sebagai penerima insentif. Tapi saat ini, sudah sesuai,” Katanya.
Lukman menjelaskan, penyaluran insentif guru ngaji diawasi oleh koordinator tiap kecamatan. Setiap tahun, para koordinator wajib melakukan verifikasi akan kelayakan para penerima.
Verifikasi ini harus terjun langsung ke desa-desa untuk melihat aktivitas mengajar para penerima insentif. Mereka yang tidak layak pasti dicoret.
“Sudah empat tahun program ini berjalan, artinya sudah empat tahun juga terus diverifikasi. Makanya saya yakin, penerima insentif saat ini adalah mereka yang memang layak menerima,” Terang dia.
Sementara itu, seorang sumber di DPRD Bangkalan, memastikan pemda Bangkalan tak jadi menghapus program insentif guru ngaji dan madin. Dalam rapat dengan rapat dengan DPRD, tim anggaran kabupaten akan berupaya menyalurkan insentif walau tidak penuh.
“Tidak penuh maksudnya adalah dibayar sebagian, kan yang belum dibayar triwulan ke III dan ke IV. Bisa jadi yang dibayarkan triwulan ke tiga saja. Initinya insentif diberikan walau tidak penuh, begitu hasil rapat yang saya ikuti,” Kata sumber tersebut.
EMbe
