Penanews.id, BANGKALAN- Puluhan massa mengatasnamakan Gerakan Pengamat Kebijakan Publik dan Demokrasi (Grapeksi) melakukan aksi unjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan. Senin, 26 Desember 2022.
Mereka mempersoalkan tahapan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Massa menuding KPU tidak profesional dan ada indikasi kongkalikong.
“Kami mencium dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPU Bangkalan,” ujar ketua Grapeksi, Imam Syafi’i.
Imam mengatakan calon PPK yang lolos seleksi diduga pesanan khusus. “Kami menduga ada jual beli, bagi calon PPK, baik rekom dari tokoh atau politisi,” terang dia.
Oleh karena itu, Grapeksi kata Imam meminta Komisioner KPU Bangkalan mengundurkan diri dari jabatannya, karena dinilai tidak becus saat menjalankan demokrasi di Bangkalan.
“Saya yakin pelanggaran ini dilakukan oleh KPU Bangkalan secara sistematis, terstruktur dan masif,” ujar dia.
Dalam kesempatan itu, Massa aksi juga menyinggung soal pengerjaan proyek pagar kantor KPU. Menurut mereka, ada salah satu yang lolos PPK terlibat dalam pengondisian CV.
“”Ada indikasi, siapa yang mengondisikan proyek itu mulus jadi PPK,” terang dia.
Imam Pantor juga menyebut salah seorang Komisioner KPU Bangkalan terlibat Aktif dalam survei elektabilitas Bupati Bangkalan, sehingga Bupati terjerat kasus rasuah.
“Ada salah satu komisioner KPU yang terlibat soal survei elektabilitas Bupati Bangkalan ini sangat mencoreng nama demokrasi di Bangkalan ,” papar dia.
Menanggapi Hal itu, ketua KPU Bangkalan Zainal Arifin mengaku tidak ada kongkalikong antara KPU dan tokoh masyarakat serta Politisi terkait peserta seleksi calon PPK.
“Tidak ada titipan,” tegas dia.
Terkait dugaan salah satu komisioner terlibat survei elektabilitas Bupati bangkalan, Zainal mengaku belum mengetahui.
“Kalau masalah itu belum ada laporan resmi, kami tidak berani komentar,”” tutup dia.
SAE
